Pelaksanaan Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Bachriar, Rizal Anugrah (2019) Pelaksanaan Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Download (1MB)
	Text abstrak.pdf Download (100kB)
	Text daftar isi.pdf Download (100kB)
	Text publikasi.pdf Download (78kB)
	Text bab I.pdf Download (420kB)
	Text bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (652kB)
	Text bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (289kB)
	Text bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (102kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (363kB)

Abstract

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh metode yang baik. Indonesia merupakan negara hukum yang mempunyai kewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang baik salah satunya mengenai asas keterbukaan yaitu adanya partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan maupun Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah agar menjadi demokratis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan asas keterbukaan dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah disamping itu untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam pelaksanaan asas keterbukaan dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah dan cara mengatasinya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian deskritif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, yang diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teori-teori negara hukum dan teori negara demokrasi serta teori peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah : 1. Pelaksanaan asas keterbukaan dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah dalam bentuk penjaringan aspirasi masyarakat (jaring asmara), melalui penyebaran kuisioner, dialog publik melalui radio dan publik haearing (konsultasi publik). 2. Kendala dalam Pelaksanaan asas keterbukaan dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah Faktor Internal, meliputi kapasitas keuangan daerah, keterampilan aparat pemerintah daerah, koordinasi antar instansi terkait penyusunan Peraturan Daerah dan peran bapemperda dalam mengkaji Peraturan daerah sedangkan Faktor Ekternal, meliputi adanya partisipasi masyarakat, dukungan peran media dan konsultan akademis, solusinya adalah meningkatkan kapasitas keuangan daerah, keterampilan aparat pemerintah daerah, koordinasi antar instansi terkait penyusunan Peraturan Daerah, peran bapemperda dalam mengkaji Peraturan daerah, partisipasi masyarakat, peran media dalam mempublikasikan proses peraturan daerah dan menambah konsultan akamedisi yang berkompetensi dalam Proses pembentukan peraturan daerah. Kata-kata kunci: Asas Keterbukaan; Pelaksanaan; Kendala.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	24 Feb 2020 02:21
Last Modified:	24 Feb 2020 02:21
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/16316

Actions (login required)

View Item