Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilu Pada Masa Kampanye Pemilihan Umum 2019 (Studi Kasus Di Bawaslu Kota Banjarmasin)

HERLINA, SRI (2019) Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilu Pada Masa Kampanye Pemilihan Umum 2019 (Studi Kasus Di Bawaslu Kota Banjarmasin). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Download (1MB)
	Text abstrak.pdf Download (92kB)
	Text daftar isi.pdf Download (164kB)
	Text publikasi.pdf Download (267kB)
	Text bab I.pdf Download (357kB)
	Text bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (333kB)
	Text bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (330kB)
	Text bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (89kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (230kB)

Abstract

Di dalam Pemilu Serentak pada tahun 2019 di Banjarmasin dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu, baik itu yang terekspos oleh media maupun masih sebatas buah bibir masyarakat adalah menjadi kewajiban Bawaslu untuk meresponnya.. Di antaranya berujung pada proses di Gakkumdu Bawaslu Kota Banjarmasin baik itu merupakan laporan masyarakat maupun temuan oleh Bawaslu Kota Banjarmasin sendiri. Kasus-kasus yang terjadi tersebut tidak hanya terjadi sebelum masa kampanye, bahkan pada tahapan masa kampanyepun yang masa tersebut dilegalkan para calon legislatif untuk berkreatifitas memikat dukungan para konstituen pemilih, juga terjadi berbagai kasus tindak pidana Pemilu. Padahal partai politik sudah mendapat penjelasan oleh Bawaslu Kota Banjarmasin tentang hal apa saja yang diboleh dan hal apa saja yang dilarang pada masa kampanye. Berdasarkan hal tersebutlah penelitian ini dilakukan. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan serta menganalisa: (1) sebab diperlukannya penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilu oleh Bawaslu, (2) penegakan hukum terhadap tindak pidana pada masa kampanye Pemilihan Umum 2019 oleh Bawaslu Kota Banjarmasin, serta (3) faktor yang menghambat dan solusinya bagi Bawaslu Kota Banjarmasin untuk menegakkan hukum terhadap tindak pidana pada masa kampanye pada pemilu 2019. Penelitian ini merupakan pendekatan yuridis sosiologis, dengan jenis penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Populasi penelitian adalah seluruh komisioner, staff dan petugas Gakkumdu Bawaslu Kota Banjarmasin. Teknik sampling yang digunakan adalah Purposif non Random Sampling. Teknik Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang kemudian diolah dengan teknik editing, klarifikasi dan intepretasi data. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif secara induktif menggunakan teori penegakan hukum dan teori keadilan. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilu oleh Bawaslu Kota Banjarmasin diperlukan untuk mengawal dan menjaga penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas, jujur dan adil di Kota Banjarmasin; (2) Penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pemilu pada masa kampanye pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 oleh Bawaslu Kota Banjarmasin sudah dilaksanakan secara maksimal dan optimal; (3) Faktor-faktor yang menghambat Bawaslu Kota Banjarmasin dalam menegakkan hukum terhadap Tindak Pidana Pemilu pada Masa Kampanye di Banjarmasin pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 adalah faktor norma hukum, faktor anggaran, faktor SDM dan faktor faslitas, kemudian solusi terhadap berbagai hambatan itu adalah memaksimalkan upaya pencegahan dan memperkuat anggaran, melakukan rekrutmen SDM dan melengkapi fasilitas Bawaslu Kota Banjarmasin. Kata kunci: Penegakan hukum, tindak pidana Pemilu, Bawaslu Banjarmasin

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	24 Feb 2020 02:09
Last Modified:	24 Feb 2020 02:09
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/16294

Actions (login required)

View Item