TINJAUAN YURIDIS PENGADAAN TANAH JALUR KERETA API SOLO BALAPAN – BANDARA ADI SOEMARMO

MAULANA, HILMAN AHMAD (2019) TINJAUAN YURIDIS PENGADAAN TANAH JALUR KERETA API SOLO BALAPAN – BANDARA ADI SOEMARMO. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Download (1MB)
	Text abstrak.pdf Download (237kB)
	Text daftar isi.pdf Download (109kB)
	Text publikasi.pdf Download (245kB)
	Text bab I.pdf Download (341kB)
	Text bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (408kB)
	Text bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (170kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (230kB)

Abstract

Masalah tanah merupakan masalah yang menyangkut hak rakyat yang paling dasar. Tanah di samping mempunyai nilai ekonomis juga berfungsi sosial, oleh karena itulah kepentingan pribadi atas tanah tersebut dikorbankan guna kepentingan umum. Ini dilakukan dengan pelepasan hak atas tanah dengan mendapat ganti rugi yang tidak berupa uang semata akan tetapi juga berbentuk tanah atau fasilitas lain. Rumusan masalah yang diajukan yaitu pelaksanaan pengadaan tanah yang dilakukan untuk pembangunan jalur Kereta Api Solo Balapan-Bandara Adi Soemarmo, hambatan yang dihadapi dalam proses pembangunan jalur Kereta Api Solo Balapan-Bandara Adi Soemarmo dan penyelesaian hambatan terhadap pengadaan tanah termasuk ganti rugi untuk pembangunan jalur Kereta Api Solo Balapan-Bandara Adi Soemarmo. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian digabungkan dengan data dan perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Dengan sumber datanya berasal dari data primer dan sekunder, dan analisa data yang digunakan adalah kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan deskriptif-analisis. Berdasarkan hasil penelitian ini yaitu Pelaksanaan pengadaan tanah yang dilakukan untuk pembangunan jalur Kereta Api Solo Balapan – Bandara Adi Soemarmo sudah berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan prosedur/tahapan yang berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 junto Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembebasan lahan dalam Pembangunan Jalur Kereta Api Solo Balapan – Bandara Adi Soemarmo yaitu adanya perbedaan pendapat tentang besarnya nilai ganti rugi sehingga sulit mencapai mufakat Penyelesaian hambatan tersebut dilakukan dengan adanya peranaktif dari instansi yang memerlukan tanah dengan melakukan pendekatan secara persuasif kepada para pemilik tanah yang bersikeras tidak mau melepaskan hak tanah mereka serta membantu masyarakat dalam mengurus dokumen tanah mereka agar menjadi resmi bersertifikat. Perlunya sosialisasi kepada warga masyarakat yang intensif mengenai arti penting dan fungsi serta kemanfaatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang akan dilaksanakan. Kata Kunci: Pengadaan, Tanah, Jalur, Kereta Api

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	13 Feb 2020 05:01
Last Modified:	13 Feb 2020 05:01
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/15921

Actions (login required)

View Item