Dewi, Dian Ayu Kusuma (2019) Rekonstruksi Penghentian Penyidikan Terhadap Perkara Delik Harta Benda Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung.
![]() |
Text
Cover.pdf Download (437kB) |
![]() |
Text
Abstrak.pdf Download (198kB) |
![]() |
Text
Daftarisi.pdf Download (130kB) |
![]() |
Text
publikasi.pdf Download (297kB) |
![]() |
Text
babI.pdf Download (632kB) |
![]() |
Text
babII.pdf Restricted to Registered users only Download (421kB) |
![]() |
Text
babIII.pdf Restricted to Registered users only Download (465kB) |
![]() |
Text
babIV.pdf Restricted to Registered users only Download (554kB) |
![]() |
Text
babV.pdf Restricted to Registered users only Download (477kB) |
![]() |
Text
babVI.pdf Restricted to Registered users only Download (477kB) |
![]() |
Text
daftar_pustaka.pdf Download (374kB) |
Abstract
Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini adalah peraturan peninggalan jaman Belanda, oleh karena itu peraturan yang ada tidak sesuai dengan Jati diri Bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Sebagaimana asas dari hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, dimana pengertian dari keadilan yang berlaku selama ini adalah tegaknya peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya. Hukum hanya memperhatikan kepentingan Tersangka, dimana Tersangka dijadikan obyek hukum yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan Negara tanpa memperhatikan kepentingan Korban. Korban tidak memiliki ruang dan kesempatan untuk dapat menuntut haknya yang sudah dirampas secara paksa oleh Tersangka. Oleh karena itu, diperlukan adanya rekonstruksi di bidang penyidikan, dengan metode penelitian yuridis sosiologis dengan sumber data Primer dan data Sekunder yang diambilkan dari peraturan perundang-undangan yang ada untuk menganalisis hukum positif yang ada saat ini dan dibandingkan dengan budaya masyarakat sehingga dapat diperoleh suatu peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan jati diri bangsa. Rekonstruksi tersebut dilakukan dengan memasukkan mekanisme Restoratif Justice dengan cara mediasi sebagai salah satu metode penyelesaian masalah di luar peradilan. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan Korban yang dirampas oleh Tersangka, terutamanya terhadap kejahatan harta benda dimana kerugian yang dialami Korban adalah kerugian harta benda sehingga Korban dapat menuntut kerugian yang ditimbulkan dan Tersangka memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian materiil yang ditimbulkan tanpa harus melanjutkan proses perkara ke Pengadilan. Oleh karena itu, Penyidik dapat melakukan penghentian penyidikan atas dasar Surat Kesepakatan Bersama (SKB) dan surat pencabutan laporan sehingga asas hukum dapat tercapai, yaitu keadilan bagi Korban maupun Tersangka, Hukum dapat berjalan sesuai dengan fungsinya sehingga mendatangkan manfaat dan terwujud kepastian hukum karena hasil dari penghentian penyidikan tersebut dapat dimintakan penetapan yang kemudian harus dijalankan oleh kedua pihak. Kata kunci : penghentian penyidikan, delik harta benda, keadilan bermartabat
Item Type: | Thesis (Doctoral) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum |
Depositing User: | Pustakawan 3 UNISSULA |
Date Deposited: | 27 Jan 2020 07:11 |
Last Modified: | 27 Jan 2020 07:11 |
URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/15633 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |