TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENDAFTARAAN TANAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 DI KABUPATEN GROBOGAN

Arthari, Elvira Calvina (2019) TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENDAFTARAAN TANAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 DI KABUPATEN GROBOGAN. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text Cover.pdf Download (1MB)
	Text Abstrak.pdf Download (1MB)
	Text Daftar Isi.pdf Download (1MB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (1MB)
	Text Publikasi.pdf Download (1MB)
	Text Lampiran.pdf Download (1MB)
	Text Bab I.pdf Download (1MB)
	Text Bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text Bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text Bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Di Kabupaten Grobogan masih banyak masyarakat yang belum mengerti arti dan fungsi sertifikat tanah maupun prosedur untuk memperoleh sertifikat tanah tersebut. Karena di Kabupaten Grobogan masih terdapat tanah-tanah dengan status hak milik yang sampai sekarang belum didaftarkan sehingga pemiliknya belum memperoleh sertifikat. Oleh karena itu status tanah maupun alat buktinya masih banyak yang berpegang pada ketentuan lama di kantor pertanahan Kabupaten Grobogan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah di Kabupaten Grobogan, serta apa saja faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan bagaimana solusinya. Penelitian ini dilaksanakan di BPN Grobogan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dimana pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, studi dokumen dan studi lapangan, pengolahan data dilakukan dengan cara kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah di Kabupaten Grobogan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Diketahui bahwa faktor-faktor yang menjadi hambatan adalah tingkat ekonomi masyarakat yang rendah, belum tumbuhnya kesadaran masyarakat tentang arti penting mendaftarkan tanahnya. Oleh karena itu sebaiknya pemerintah menawarkan program PRONA (Proyek Nasional Agraria) dan melaksanakan program sertifikat massal atau swadaya. Kata kunci : Pelaksanaan, Pendaftaran, Tanah

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	23 Jan 2020 06:57
Last Modified:	23 Jan 2020 06:57
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/15453

Actions (login required)

View Item