Perjanjian pranikah biasanya dibuat untuk agar dapat menyelesaikan
masalah atas beberapa persoalan yang biasanya muncul setelah perkawinan itu
mengalami perceraian. Yang menjadi permasalahan biasanya bagaimana nasib
harta bawaan dan pembagian harta bersama di antara mantan suami istri tersebut.
Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian dengan
judul “Kajian Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Pranikah Tentang Harta
Bersama Yang Dibuat Oleh Notaris Serta Akibat Hukumnya Di Kabupaten
Kudus”. Penelitian ini mengangkat permasalahan bagaimana pelaksanaan
perjanjian pranikah tentang harta bersama yang dibuat oleh notaris di Kabupaten
Kudus dan apa akibat hukum perjanjian pranikah tentang harta bersama yang
dibuat oleh notaris.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis artinya suatu
penelitian yang tidak hanya selain menggunakan asas-asas dan prinsip-prinsip
hukum namun terjun langsung dalam meninjau, melihat dan menganalisa
masalah-masalah, serta bagaimana pelaksanaannya dalam prakteknya.
Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa pelaksanaan
pembuatan perjanjian pranikah oleh calon suami istri yaitu Pertama, Calon suami
dan istri datang pada notaris, bentuk perjanjian pranikah yang harus dengan suatu
akta otentik atau akta notariil. Kedua, Calon suami dan istri menyerahkan identitas
yaitu kartu tanda penduduk kepada notaris dimana mereka akan membuat
perjanjian pranikah dan menyampaikan kehendak mereka kepada notaris. Ketiga,
notaris menuangkan secara tertulis keinginan para pihak (calon suami istri)
kedalam perjanjian pranikah, selanjutnya notaris memberikan salinan akta yang
sama bunyinya dengan akta aslinya (minuta akta) sebagai alat bukti yang memliki
kekuatan pembuktian yang sempurna. Keempat, Perjanjian pranikah tersebut
didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (bagi pasangan yang beragama Islam) atau
ke Kantor Catatan Sipil (bagi pasangan yang non Islam) agar perjanjian tersebut
disahkan dan mengikat bagi pihak ketiga.
Akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan perjanjian pranikah yakni
tidak adanya percampuran harta didalam perkawinan, pihak yang terlibat dalam
perjanjian pranikah tersebut menjadi terikat dan wajib untuk memenuhi dan
melaksanakan perjanjian tersebut. Secara otomatis perjanjian tersebut berlaku
sebagai Undang-Undang atau hukum bagi para pihak yang membuatnya. Apabila
ada pihak yang melanggar ketentuan isi dari perjanjian pihak yang merasa
dirugikan dapat meminta pertanggung jawaban dengan mengajukan gugatan ke
Pengadilan. Pelanggaran atas perjanjian pranikah memberikan hak kepada istri
unuk mengajukan perceraian, hal ini ditulis dalam Pasal 51 Kompilasi Hukum
Islam yang berbunyi “pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberikan hak
kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukan sebagai alasan
gugatan perceraian ke Pengadilan Agama”.
Kata Kunci : Perjanjian Pranikah, Akibat Hukum, Harta Bersama