Kusuma, Pulung Jati (2019) KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN PRANIKAH TENTANG HARTA BERSAMA YANG DIBUAT OLEH NOTARIS SERTA AKIBAT HUKUMNYA DI KABUPATEN KUDUS. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.
Text
Cover.pdf Download (922kB) |
|
Text
Daftarisi.pdf Download (89kB) |
|
Text
Abstrak.pdf Download (284kB) |
|
Text
publikasi.pdf Download (144kB) |
|
Text
babI.pdf Download (651kB) |
|
Text
babII.pdf Restricted to Registered users only Download (483kB) |
|
Text
babIII.pdf Restricted to Registered users only Download (297kB) |
|
Text
babIV.pdf Restricted to Registered users only Download (197kB) |
|
Text
babV.pdf Restricted to Registered users only Download (81kB) |
|
Text
daftar_pustaka.pdf Download (191kB) |
|
Text
lampiran.pdf Download (81kB) |
Abstract
Perjanjian pranikah biasanya dibuat untuk agar dapat menyelesaikan masalah atas beberapa persoalan yang biasanya muncul setelah perkawinan itu mengalami perceraian. Yang menjadi permasalahan biasanya bagaimana nasib harta bawaan dan pembagian harta bersama di antara mantan suami istri tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Kajian Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Pranikah Tentang Harta Bersama Yang Dibuat Oleh Notaris Serta Akibat Hukumnya Di Kabupaten Kudus”. Penelitian ini mengangkat permasalahan bagaimana pelaksanaan perjanjian pranikah tentang harta bersama yang dibuat oleh notaris di Kabupaten Kudus dan apa akibat hukum perjanjian pranikah tentang harta bersama yang dibuat oleh notaris. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis artinya suatu penelitian yang tidak hanya selain menggunakan asas-asas dan prinsip-prinsip hukum namun terjun langsung dalam meninjau, melihat dan menganalisa masalah-masalah, serta bagaimana pelaksanaannya dalam prakteknya. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa pelaksanaan pembuatan perjanjian pranikah oleh calon suami istri yaitu Pertama, Calon suami dan istri datang pada notaris, bentuk perjanjian pranikah yang harus dengan suatu akta otentik atau akta notariil. Kedua, Calon suami dan istri menyerahkan identitas yaitu kartu tanda penduduk kepada notaris dimana mereka akan membuat perjanjian pranikah dan menyampaikan kehendak mereka kepada notaris. Ketiga, notaris menuangkan secara tertulis keinginan para pihak (calon suami istri) kedalam perjanjian pranikah, selanjutnya notaris memberikan salinan akta yang sama bunyinya dengan akta aslinya (minuta akta) sebagai alat bukti yang memliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Keempat, Perjanjian pranikah tersebut didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (bagi pasangan yang beragama Islam) atau ke Kantor Catatan Sipil (bagi pasangan yang non Islam) agar perjanjian tersebut disahkan dan mengikat bagi pihak ketiga. Akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan perjanjian pranikah yakni tidak adanya percampuran harta didalam perkawinan, pihak yang terlibat dalam perjanjian pranikah tersebut menjadi terikat dan wajib untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian tersebut. Secara otomatis perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-Undang atau hukum bagi para pihak yang membuatnya. Apabila ada pihak yang melanggar ketentuan isi dari perjanjian pihak yang merasa dirugikan dapat meminta pertanggung jawaban dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan. Pelanggaran atas perjanjian pranikah memberikan hak kepada istri unuk mengajukan perceraian, hal ini ditulis dalam Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberikan hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukan sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama”. Kata Kunci : Perjanjian Pranikah, Akibat Hukum, Harta Bersama
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Kenotariatan |
Depositing User: | Pustakawan 3 UNISSULA |
Date Deposited: | 23 Jan 2020 06:52 |
Last Modified: | 23 Jan 2020 06:52 |
URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/15435 |
Actions (login required)
View Item |