Tindak pidana kejahatan kesusilaan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia yang dapat berakibat fatal bagi korbannya. Korban kejahatan kesusilaan biasanya mengalami trauma yang berat dan rasa malu dari kejahatan yang dialaminya sehingga perlu diberikan perlindungan hukum, terutama dalam mencari keadilan baik pada saat pra peradilan, di dalam persidangan, maupun setelah persidangan. Namun demikian, minimnya perlindungan terhadap hak-hak korban baik dalam ketentuan hukum perundang-undangan maupun dalam praktek membuat korban semakin jauh dari rasa keadilan, yang seharusnya didapatkannya.Penulisan penelitian dalam bentuk skripsi ini merupakan jenis penelitian yuridis-normatif, dan menggunakan metode pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan historis (historical approach), serta terhadap Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri. Hasil penelitian dalam skripsi ini menyatakan bahwa bentuk perlindungan
hukum yang diberikan diantaranya adalah memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian, saksi in absentia, persidangan tertutup, dan hak
restitusi. Namun demikian, pada prakteknya bentuk perlindungan berupa hak restitusi kepada korban oleh pelaku kejahatan sangat sedikit terjadi. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman baik ditingkatan penegak hukum, maupun
korban itu sendiri dalam memahami apa saja yang menjadi hak-hak dari korban

Kata kunci : perlindungan hukum, kejahatan kesusilaan, korban, wanita