PEMBERIAN PENANGGUHAN PENAHANAN PADA PROSES PENYIDIKAN MENURUT KUHAP DAN IMPLEMENTASINYA DI (POLRESTABES) SEMARANG

HIDAYAT, FAHRIL NOER (2018) PEMBERIAN PENANGGUHAN PENAHANAN PADA PROSES PENYIDIKAN MENURUT KUHAP DAN IMPLEMENTASINYA DI (POLRESTABES) SEMARANG. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.

Preview	Text Abstrak.pdf Download (88kB) | Preview
Preview	Text babI.pdf Download (260kB) | Preview
	Text babII.pdf Restricted to Registered users only Download (295kB)
	Text babIII.pdf Restricted to Registered users only Download (108kB)
	Text babIV.pdf Restricted to Registered users only Download (74kB)
Preview	Text Cover.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text daftar_pustaka.pdf Download (96kB) | Preview
Preview	Text Daftarisi.pdf Download (11kB) | Preview
Preview	Text lampiran.pdf Download (374kB) | Preview
Preview	Text pernyataan_publikasi.pdf Download (279kB) | Preview

Abstract

KUHAP (kitab undang-undang hukum acara pidana) mengatur ketentuan-ketentuan tata cara aparat penegak hukum dalam bertindak dalam hal mengambil keputusan agar terciptanya suatu keteraturan atas tindakan-tindakan yang diambil oleh instansi yang di bawah kewenangan yuridisnya. Penangguhan penahanan ialah megeluarkan tersangka ataupun terdakwa sebelum masa penahanannya berakhir, karena adanya permintaan dari tersangka dan menyetujui syarat dan jaminan uang atau orang oleh penyidik ketentuan ini diatur pada kitab undang hukum acara pidana pasal 31 ayat 1 tentang penangguhan penahanan. Titik focus penangguhan penahanan terletak pada masalah jaminan penangguhan penahanan dalam hal jaminan di atur perundang-undangan no 27 tahun 1983 tentang jaminan uang dan jaminan orang Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan secara yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun ke objeknya yaitu mengetahui perlindungan hukum Dalam hal ini adalah tentang praktik penangguhan penahanan di Polrestabes semarang. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa mengenai penangguhan penahanan diberikan atas adanya permintaan tersangka oleh penyidik menyetujui syarat dan jaminan uang ataupun orang, dan adapun mengenai jaminan penangguhan terdapat pada pasal 35 dan pasal 36 PP No. 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP. Kewenangan yang melahirkan kewajiban penyidik untuk menilai dan menentukan besarnya uang jaminan dilakukan dengan sangat subyektif. Uang jaminan yang telah di tetapkan oleh penyidik tidak mempunyai nilai pengikat terhadap tersangka atau terdakwa, karena jumlah nominal uang jaminan tersebut tidak menimbulkan dampak atau konsekuensi yang berat bagi tersangka. Kata Kunci : Penangguhan Penahanan, Jaminan

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	30 Apr 2019 02:02
Last Modified:	30 Apr 2019 02:02
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/12169

Actions (login required)

View Item