SUWARDI, SUWARDI (2018) REKONSTRUKSI BUDAYA HUKUM PEMBAYAR ZAKAT DALAM DISTRIBUSI ZAKAT BERBASIS KEADILAN. Doctoral thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
|
Text
Abstrak.pdf Download (487kB) | Preview |
|
|
Text
babI.pdf Download (602kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
babII.pdf Restricted to Registered users only Download (964kB) |
|
|
Text
babIII.pdf Restricted to Registered users only Download (573kB) |
|
|
Text
babIV.pdf Restricted to Registered users only Download (584kB) |
|
|
Text
babV.pdf Restricted to Registered users only Download (312kB) |
|
|
Text
babVI.pdf Restricted to Registered users only Download (94kB) |
|
|
Text
Cover.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
daftar_pustaka.pdf Download (171kB) | Preview |
|
|
Text
Daftarisi.pdf Download (492kB) | Preview |
|
|
Text
lampiran.pdf Download (609kB) | Preview |
|
|
Text
pernyataan_publikasi.pdf Download (573kB) | Preview |
Abstract
ABSTRAK Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat diharapkan pengelolaan lebih optimal dalam mewujudkan pemerataan ekonomi dan pembangunan dalam upaya mensejahterakan masyarakat dan mencapai keadilan sosial sebagai ketahanan nasional. Masalah yang diteliti adalah sejarah pembentukan dan pengaturan hukum pengelolaan zakat di Indonesia, peranan pemerintah terhadap pengelolaan zakat sebagai ketahanan nasional, serta konsep ideal pengelolaan zakat sebagai ketahanan nasional berbasis keadilan. Penelitian ini bersifat preskriptif analisis dan deskriptif analisis, dengan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan dengan menggunakan data skunder. sedangkan penelitian sosiologis merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan data primer. Pengaturan mengenai zakat di Indonesia telah ada sejaka zaman kolonial, dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dengan diberlakukannya Undang-Undang zakat memiliki potensi yang sangat besar untuk menunjang kesejahteraan masyarakat, maka pendayagunaan zakat berkembang selain untuk memenuhi kebutuhan konsumtif jangka pendek menjadi zakat produktif yang bermanfaat untuk jangka panjang. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi sehingga terwujudnya ketahanan ekonomi melalui zakat dapat menciptakan kemandirian dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat dan adil dan merata. Keberhasilan pengelolaan zakat sebagai salah satu upaya pengentasan kemiskinan sangat tergantung pada baik buruknya pengelolaan zakat. Untuk itu disarankan kepada pemerintah untuk melakukan upaya dan terobosan dalam rangka peningkatan kualitas amil zakat sebagai pengelola zakat yaitu dengan mengadakan pelatihan-pelatihan bagi amil, serta pengawasan dan pengawasan terhadap pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat harus dilembagakan (formalisasi) sesuai dengan syariat Islam dan memenuhi asas-asas amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilias sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelayanan. Zakat diharapkan menjadi suatu sistem untuk mengatasi masalah kemiskinan dan mendorong perkembangan perekonomian masyarakat sebagai ketahanan nasional. Kata kunci: Rekonstruksi, Budaya Hukum, Pembayar Zakat Reconstruction of the Law Culture of Paying Zacah In Distribution Zakah
| Item Type: | Thesis (Doctoral) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
| Date Deposited: | 30 Apr 2019 02:06 |
| Last Modified: | 30 Apr 2019 02:06 |
| URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/12143 |
Actions (login required)
 |
View Item |
