TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMBUATAN AKTA KUASA MENJUAL YANG DI DALAMNYA TERDAPAT KLAUSUL SURAT KUASA MUTLAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 016/G/2014/PTUN.Smg)

FATKHUROCHMAH, DIYAH AYU (2018) TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMBUATAN AKTA KUASA MENJUAL YANG DI DALAMNYA TERDAPAT KLAUSUL SURAT KUASA MUTLAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 016/G/2014/PTUN.Smg). Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.

Preview	Text Abstrak.pdf Download (435kB) | Preview
Preview	Text babI.pdf Download (734kB) | Preview
	Text babII.pdf Restricted to Registered users only Download (880kB)
	Text babIII.pdf Restricted to Registered users only Download (606kB)
	Text babIV.pdf Restricted to Registered users only Download (429kB)
	Text babV.pdf Restricted to Registered users only Download (81kB)
Preview	Text Cover.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text daftar_pustaka.pdf Download (489kB) | Preview
Preview	Text Daftarisi.pdf Download (288kB) | Preview
Preview	Text pernyataan_publikasi.pdf Download (449kB) | Preview
Preview	Text lampiran.pdf Download (886kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Pemberian kuasa dalam hukum positif Indonesia diatur di dalam Buku III Bab XVI mulai dari Pasal 1792-1819 KUHPerdata. Pemberian kuasa menjual merupakan salah satu bentuk akta kuasa Khusus. Pasal 1813 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata mengenai waktu berakhirnya pemberian kuasa dapat disimpangi, dan inilah yang disebut oleh lembaga pemberian kuasa sebagai Kuasa Mutlak. Kuasa Mutlak di atur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 14 tahun 1982 tentang larangan penggunaan klausul kuasa mutlak dalam akta kuasa menjual dan akta pengikatan Jual beli. Metode hukum yang digunakan adalah metode yuridis Normatif, dengan spesifikasi penelitian deskritif analisis, dan analisa data yang digunakan adalah analisa Kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Perlindungan hukum bagi pemberi kuasa dalam pembuatan akta kuasa menjual dapat diberikan apabila akta kuasa menjual tersebut dibuat dalam suatu akta otentik yang merupakan alat bukti yang sempurna. Pasal 1800-1806 KUHPerdata yang mengatur hak dan kewajiban penerima kuasa maupun pemberi kuasa yang merupakan suatu bentuk perlindungan hukum tersendiri yang diberikan oleh undang-undang. Proses pembuktian dan pertimbangan oleh hakim untuk memutus perkara nomor 016/G/2014/PTUN.Smg yaitu hakim sesuai dengan asas Hakim Peradilan Tata Usaha Negara bersifat aktif bebas terikat, maka terhadap bukti – bukti yang tidak relevan, tidak dipertimbangkan lagi, akan tetapi merupakan satu kesatuan dalam putusan sengketa ini. Kata Kunci : Pemberian Kuasa, Kuasa Menjual, Mutlak

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	30 Apr 2019 02:05
Last Modified:	30 Apr 2019 02:05
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/12121

Actions (login required)

View Item