ABSTRAK

Pemberian kuasa dalam hukum positif Indonesia diatur di dalam Buku III Bab XVI mulai dari Pasal 1792-1819 KUHPerdata. Pemberian kuasa menjual merupakan salah satu bentuk akta kuasa Khusus. Pasal 1813 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata mengenai waktu berakhirnya pemberian kuasa dapat disimpangi, dan inilah yang disebut oleh lembaga pemberian kuasa sebagai Kuasa Mutlak. Kuasa Mutlak di atur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 14 tahun 1982 tentang larangan penggunaan klausul kuasa mutlak dalam akta kuasa menjual dan akta pengikatan Jual beli.
Metode hukum yang digunakan adalah metode yuridis Normatif, dengan spesifikasi penelitian deskritif analisis, dan analisa data yang digunakan adalah analisa Kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan studi dokumen.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Perlindungan hukum bagi pemberi kuasa dalam pembuatan akta kuasa menjual dapat diberikan apabila akta kuasa menjual tersebut dibuat dalam suatu akta otentik yang merupakan alat bukti yang sempurna. Pasal 1800-1806 KUHPerdata yang mengatur hak dan kewajiban penerima kuasa maupun pemberi kuasa yang merupakan suatu bentuk perlindungan hukum tersendiri yang diberikan oleh undang-undang. Proses pembuktian dan pertimbangan oleh hakim untuk memutus perkara nomor 016/G/2014/PTUN.Smg yaitu hakim sesuai dengan asas Hakim Peradilan Tata Usaha Negara bersifat aktif bebas terikat, maka terhadap bukti – bukti yang tidak relevan, tidak dipertimbangkan lagi, akan tetapi merupakan satu kesatuan dalam putusan sengketa ini.
Kata Kunci : Pemberian Kuasa, Kuasa Menjual, Mutlak