KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH MELEWATI BATAS MAKSIMUM HAK ATAS TANAH NON PERTANIAN BERDASARKAN KEPMEN AGRARIA NO 6 TAHUN 1998 DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG

Anjani, Bella Bestharinda (2018) KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH MELEWATI BATAS MAKSIMUM HAK ATAS TANAH NON PERTANIAN BERDASARKAN KEPMEN AGRARIA NO 6 TAHUN 1998 DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG. Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.

Preview	Text Abstrak.pdf Download (11kB) | Preview
Preview	Text _Daftarisi.pdf Download (18kB) | Preview
Preview	Text babI.pdf Download (530kB) | Preview
	Text babII.pdf Restricted to Registered users only Download (727kB)
	Text babIII.pdf Restricted to Registered users only Download (369kB)
	Text babIV.pdf Restricted to Registered users only Download (12kB)
	Text babV.pdf Restricted to Registered users only Download (81kB)
Preview	Text Cover.pdf Download (987kB) | Preview
Preview	Text daftar_pustaka.pdf Download (220kB) | Preview
Preview	Text lampiran.pdf Download (81kB) | Preview
Preview	Text pernyataan_publikasi.pdf Download (225kB) | Preview
Preview	Text pernyataan_publikasi.pdf Download (225kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik AtasTanah untuk Rumah tinggal, pada Pasal 4 ayat (2) terdapat ketentuan mengenai pembatasan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibatasi untuk tanah seluas maksimum 2.000m2. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah ketentuan keputusan ini dapat di jadikan sebagai acuan batas maksimum kepemilikan tanah hak milik untuk tanah non pertanian. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan pendekatan socio legal dengan aspek legal research, yakni objek penelitian yang berupa hukum dalam arti norm (peraturan perundang-undangan) dan socio research, yaitu digunakannya metode dan teori ilmu-ilmu sosial tentang hukum untuk membantu peneliti dalam melakukan analisis data yang diperoleh dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara. Hasil temuan peneliti menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1998 tentang pemberian hak milik atas tanah untuk rumah tinggal tidak dapat berjalan secara optimal dalam melakukan pengawasan dan penertiban tanah hak milik non pertanian yang berlebihan dikarenakan tidak adanya sanksi terhadap objek tanah yang melebihi batas maksimum. Saran kepada Pemerintah agar diterapkan sanksi terhadap objek tanahnya, sehingga pelaksanaan pencegahan, pengawasan serta penertiban kepemilikan tanah yang melebihi batas maksimum dapat berjalan dengan optimal. Kata Kunci : Batas Maksimum, Hak Milik Non Pertanian, Sanksi

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	30 Apr 2019 02:04
Last Modified:	30 Apr 2019 02:04
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/12101

Actions (login required)

View Item