IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017 DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI REKRUTMEN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL FORMASI JABATAN PENJAGA TAHANAN DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

WARDHANI, PUDYASTUTI KUSUMA (2018) IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017 DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI REKRUTMEN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL FORMASI JABATAN PENJAGA TAHANAN DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH. Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.

Preview	Text Abstrak.pdf Download (85kB) | Preview
Preview	Text babI.pdf Download (244kB) | Preview
	Text babII.pdf Restricted to Registered users only Download (348kB)
	Text babIII.pdf Restricted to Registered users only Download (243kB)
	Text babIV.pdf Restricted to Registered users only Download (97kB)
Preview	Text Cover.pdf Download (707kB) | Preview
Preview	Text daftar_pustaka.pdf Download (120kB) | Preview
Preview	Text Daftarisi.pdf Download (86kB) | Preview
Preview	Text publikasi.pdf Download (275kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Untuk mewujudkan tujuan nasional, dibutuhkan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Yang menjadi permasalahan saat ini adalah perbandingan antara jumlah Petugas Pemasyarakatan dengan Tahanan atau Narapidana baik di Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan Negara sangat mencolok. Masalah over kapasitas dan permasalahan Moratorium dalam penerimaan pegawai oleh pemerintah juga semakin menambah turunnya perbandingan petugas pemasyarakatan dengan Narapidana.Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI mengajukan usulan rekruitmen CPNS kualifikasi jabatan Penjaga Tahanan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pelaksanaan Rekrutmen CPNS yang ideal dan transparan menurut PP Nomor 11 Tahun 2017 adalah Adanya Tahap Perencanaan, Tahap Pengumuman Lowongan, Tahap Pelamaran, Tahap Seleksi, Pengumuman Hasil Seleksi. Kriteria terbaik bagi CPNS Formasi Penjaga Tahanan yaitu CPNS harus mempunyai bekal beladiri serta dapat mengamalkan aturan aturan yang tidak boleh dilanggar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Kepegawaian. Hambatan dalam pelaksanaan Rekrutmen CPNS adalah penentuan kriteria CPNS yang harus dijabarkan dalam system administrasi pelamaran, Seleksi CAT yang pelaksanaannya di BKN hanya memiliki beberapa unit computer saja ini tidak sebanding dengan jumlah pelamar yang mendaftar, Kriteria fisik CPNS formasi penjaga tahanan harus dilakukan oleh pihak yang berkompeten, Pengamatan Fisik dan Ketrampilan yang diujikan oleh Penguji harus dilakukan oleh seorang ahli wawancara. Upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan hambatan tersebut adalah Seleksi administrasi seharusnya dilakukan secara mandiri dengan sistem online dengan memberikan kriteria nilai yang tidak dibatasi pada akademik saja, Ujian CAT dilakukan secara online dengan persiapan yang matang oleh penerima pegawai, Kesamaptaan seharusnya diuji oleh para pihak yang memiliki keahlian dalam menguji fisik dan berkompetensi untuk melakukannya, belum mempunyai Standar Operasional Pelaksanaan (SOP) yang baku dalam menentukan kriteria terbaik untuk Calon Pegawai Negeri Sipil formasi penjaga tahanan. Kata Kunci : Rekrutmen CPNS, Penjaga Tahanan

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	29 Apr 2019 08:57
Last Modified:	29 Apr 2019 08:57
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/11993

Actions (login required)

View Item