Wulanningrum, Prasasti (2018) PELAKSANAAN JUAL BELI TANAH DIBAWAH TANGAN DAN AKIBAT HUKUMNYA. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
![[img]](http://repository.unissula.ac.id/11790/1/Pernyataan%20Publikasi.jpg)
|
Image
Pernyataan Publikasi.jpg Download (899kB) | Preview |
|
|
Text
1. COVER.pdf Download (464kB) | Preview |
|
|
Text
2. DAFTAR ISI.pdf Download (60kB) | Preview |
|
|
Text
3. ABSTRAK.pdf Download (99kB) | Preview |
|
|
Text
4. BAB I.pdf Download (153kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
5. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (248kB) |
|
|
Text
6. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (97kB) |
|
|
Text
7. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (66kB) |
|
|
Text
8. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (112kB) | Preview |
Abstract
Hukum tanah di Indonesia didasarkan pada Hukum Adat. Hal ini terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang berbunyi : Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah Hukum Adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang ini dan dengan peraturan-peraturan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang berdasarkan pada Hukum Agama. Apabila terjadi peralihan hak atas tanah seperti jual beli, maka tanah harus didaftarkan dan yang wajib mendaftarkan adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Pelaksanaan pendaftaran dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan. Hal ini dilakukan agar seseorang memperoleh sertipikat tanah sebagai alat bukti. Namun kenyataannya masih ada praktek jual beli tanah yang belum bersertipikat. Biasanya praktek ini dilakukan atas dasar saling percaya yang disebut jual beli di bawah tangan. Asal sudah ada kata sepakat, maka tanah sudah beralih kepemilikannya. Praktek jual beli tanah di bawah tangan ini masih terjadi di beberapa daerah di Indonesia khusunya dalam masyarakat yang masih awam akan hukum. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode pengumpulan data primer, yaitu berupa studi lapangan dan data sekunder, yaitu berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu apa yang terdapat dalam pelaksanaannya dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Semarang. Dari hasil penelitian, didapatkan bahwa masih banyaknya praktek jual beli tanah dibawah tangan yang dilakukan masyarakat terutama masyarakat desa yang masih kurangnya pengetahuan mengenai hal itu. Masyarakat beranggapan bahwa jual beli tersebut apabila harus ke PPAT prosesnya lebih rumit dan biayanya mahal, sehingga mereka lebih senang melakukan transaksi jual beli tanah dibawah tangan. Transaksi jual beli tanah di bawah tangan antara lain atas dasar saling percaya, melalui selembar kwitansi. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak terkait agar masyarakat tidak melakukan transaksi jual beli di bawah tangan, maka pemerintah dan pihak terkait member penyuluhan ke desa-desa dan menghimbau agar masyarakat mendaftarkan tanah tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 1997. Kata kunci : Jual Beli Tanah, Akibat Hukumnya
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
| Date Deposited: | 30 Oct 2018 02:47 |
| Last Modified: | 30 Oct 2018 02:47 |
| URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/11790 |
Actions (login required)
 |
View Item |
