Subroto, Wandi (2017) PENGATURAN KEWENANGAN ANGGOTA LEGISLATIF DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
|
Text
COVER_1.pdf Download (519kB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK_1.pdf Download (265kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI_1.pdf Download (153kB) | Preview |
|
|
Text
WANDI SUBROTO (1).pdf Download (494kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I_1.pdf Download (1MB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only Download (585kB) |
|
|
Text
BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only Download (657kB) |
|
|
Text
BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only Download (723kB) |
|
|
Text
BAB V_1.pdf Restricted to Registered users only Download (360kB) |
|
|
Text
BAB VI_1.pdf Restricted to Registered users only Download (341kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA_1.pdf Download (395kB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini hakikatnya bertujuan melakukan rekonstruksi atas pengaturan kewenangan anggota legislatif dalam mencegah tindak pidana korupsi. Dimaksud dengan rekonstruksi, yaitu Upaya reorientasi dan reevaluasi serta penyusunan kembali, nilai-nilai hukum dalam pengaturan kewenagnan anggota legislatif dalam mencegah tindak pidana korupsi yang berdimensi sosiologis, politik, sosio-filosofis dan sosio kultural menurut hukum. Nilainilai hukum yang berbagai dimensi itu dapat diungkap dengan kriminologi, yang diarahkan dengan grand theory Keadilan Bermartabat. Dalam kaitan dengan apa yang baru saja dikemukakan di atas, penelitian ini berusaha untuk menjawab permasalahan: 1. Kewenangan anggota legislatif yang berpotensi menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi. 2. Penindakan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota legislatif 3. Rekonstruksi kewenangan yang berhadapan dengan hukum berbasis keadilan dalam presfektif kriminologi. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah berangkat dari paradigma konstruktivisme. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Dengan pendekatan socio-legal studies penelitian ini akan meneliti sifat kriminogen terjadinya pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan anggota legislatif selama ini, serta kebijakan kriminal yang sudah ditempuh yang dinilai belum mampu menanggulanginya. Kondisi inilah yang menunjukkan pentingnya direkonstruksi kriminal agar dapat lebih efektif dalam penanggulangan korupsi ke depan. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa dalam bidang politik; maka perlu ada penyalanggunaan kekuasaan (abuse of power) dari suatu pemegang kekuasaan, seperti suatu bentuk kekuasaan kolusif. Dalam hal ini kolosi antara elit ekonomi dan elit kekuasaan juga menjadi studi kritis dalam bentuk kejahatan kerah putih tersebut. Seperti dikemukakan Teguh Prasetyo, Kapitalisme di Indonesia memiliki ketergantungan yang sangat kuat terhadap sektor negara. Ketergantungan seperti itu terlihat jelas antara Perusahaan yang mengusahakan penambahan kuota import daging sapi yang bekerja sama dengan anggota legislatif dan selanjutnya anggota legislatif itu bekerja sama lagi dengan Menteri yang memiliki kewenangan untuk memutuskan ditambah atau tidak ditambahnya kuota daging sapi yang akan diimport. Kata Kunci: Rekonstruksi, Pegnaturan Kewenangan, Anggota Legislatif
| Item Type: | Thesis (Doctoral) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
| Date Deposited: | 30 Jan 2018 01:57 |
| Last Modified: | 30 Jan 2018 01:57 |
| URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/9880 |
Actions (login required)
 |
View Item |
