PENGGUNAAN SURAT KETERANGAN DOMISILI DALAM PENGATURAN HUKUM KEPEMILIKAN TANAH ABSENTE BERKAITAN DENGAN PRAKTEK JUAL-BELI TANAH DI WILAYAH KANTOR TANAH KABUPATEN GROBOGAN

Nugraha, Danang Prasetya (2017) PENGGUNAAN SURAT KETERANGAN DOMISILI DALAM PENGATURAN HUKUM KEPEMILIKAN TANAH ABSENTE BERKAITAN DENGAN PRAKTEK JUAL-BELI TANAH DI WILAYAH KANTOR TANAH KABUPATEN GROBOGAN. Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.

Preview	Text COVER_1.pdf Download (443kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK_1.pdf Download (95kB) | Preview
Preview	Image PERSETUJUAN PUBLIKASI.jpg Download (939kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI_1.pdf Download (162kB) | Preview
Preview	Text BAB I_1.pdf Download (306kB) | Preview
	Text BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only Download (525kB)
	Text BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only Download (423kB)
	Text BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only Download (243kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA_1.pdf Download (104kB) | Preview

Abstract

Pengggunaan surat keterangan domisili dalam proses transaksi Jual-Beli tanah pertanian, membawa dampak negatif dalam terjadinya pemilikan tanah absente yaitu tanah pertanian yang pemiliknya berada di luar wilayah kecamatan letak tanah tersebut berada, sehingga penulis ingin mengkaji lebih dalam apakah dalam pelaksanaan penggunaan surat keterangan domisili telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan pelaksaannya, sehingga penulis merumuskan beberapa permasalahan yang pertama adalah bagaimana penggunaan surat keterangan domisili dalam hal jual-beli tanah pertanian jika pembelinya berdomisili diluar kecamatan objek tanah pertanian yang dibeli, sudah sesuaikah dengan aturan kepemilikan tanah pertanian secara absente, lalu permasalahan yang kedua adalah bagaimana akibat hukum dari penggunaan Surat Keterangan Domisili dalam hal jual-beli tanah pertanian secara absente. Pada pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan yuridis-empiris.pendekatan yuridis digunakan untuk dapat menganalisis peraturan yang berkaitan dengan Surat Ketarangan Domisili dalam pengaturan hukum Pemilikan Tanah Absente berkaitan dengan praktek jual beli di Kantor Tanah Kabupaten Grobogan, sedangkan pendekatan empiris yang digunakan untuk dapat menganalisis hukum yang ada dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola pada kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek-aspek kemasyarakatan. Dalam hasil penelitian pada masalah pertama dapat di tarik suatu kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan jual-beli tanah pertanian (absente) dengan menggunakan surat keterangan domisli yang tidak sesuai dengan KTP tidak diperbolehkan dalam aturan hukum yang berlaku karena bertentangan dengan Pasal 10 Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960, sehingga penggunaan surat keterangan domisili seharusnya sesuai dengan domisili asli, dan dimaknai sebagai benar-benar tempat tinggal untuk menetap, sedangkan permasalahan kedua dapat di tarik kesimpulan bahwa pada akibat hukum dalam penggunaan surat keterangan domisili yang tidak sesuai dengan tempat tinggal asli dalam hal jual beli tanah pertanian, menjadikan dalam hal peralihan hak pada kantor pertanahan menjadi tidak dapat diproses karena tidak sesuai dengan syarat administratif pada peraturan badan nasional Nomor 1 tahun 2010, dan juga peralihan hak jual-beli tanah pertanian yang menggunakan surat keterangan domisili yang tidak sesuai dengan tempat tinggal yang sebenarnya dapat batal demi hukum. Masukan dalam pengaturan pemilikan tanah absente yaitu, harusnya pemerintah membuat aturan khusus dan tersendiri agar lebih jelas dalam pelaksanaannya sehingga para aparat negara lebih jelas untuk menjalankan larangan tersebut, sehinga dalam pelaksanaannya pemilikan tanah absente menggunakan surat keterangan domisili tidak terjadi lagi dan juga para aparat negara harus lebih tegas dalam melaksanakan aturan larangan tanah absnte tersebut dengan cara menolak secara tegas dan melakukan sosialisasi bagi masyarakat, agar paham akan aturan larangan pemilikan tanah absente. Kata Kunci : Surat keterangan Domisili,Jual-Beli, Tanah Absente

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	25 Jan 2018 04:08
Last Modified:	25 Jan 2018 04:08
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/9772

Actions (login required)

View Item