Beberapa perundang-undangan sebenarnya telah dibuat untuk menjamin terlaksananya perlindungan hukum bagi anak. Dan dalam sejarahnya, penanganan kasus anak dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dianggap kurang berhasil karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi solusi terbaru dalam menjamin perlindungan yang berhadapan dengan hukum dengan memuat banyak asas, prinsip, konsep dan pemikiran terkait perlindungan anak yang diamanatkan dalam Konvensi Hak-hak Anak dan Pedoman-pedoman yang dikeluarkan PBB. Penelitian ini membahas tentang perbandingan UU No. 3 Tahun 1997 dengan UU No. 11 Tahun 2012 dalam mengatur dan melindungi anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses pemeriksaan perkaranya dan kontribusinya dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia.
Metode penulisan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan secara yuridis normatif. Yuridis yaitu dengan mengadakan pendekatan prinsip dan asas hukum yang digunakan dalam meninjau dan melihat serta menganalisa permasalahannya. Normatif dalam arti pendekatan penelitian tentang asas-asas hukum, kaedah hukum, sistematika hukum serta mengkaji ketentuan perundang-undangan, putusan Hakim di Pengadilan dan bahan hukum lainnya.
Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan dalam UU No. 3 Tahun 1997 dengan UU No. 11 Tahun 2012 dimana di dalam UU No. 11 Tahun 2012 tidak hanya jalur litigasi saja yang digunakan dalam menyelesaikan proses perkara anak yang berhadapan dengan hukum, namun terdapat jalur non litigasi yakni diversi. Akan tetapi dibalik kelebihan-kelebihan yang ada di dalam UU No. 11 tahun 2012 ternyata juga masih terdapat kelemahan-kelemahan karena pelaksanaan diversi masih sangat bergantung pada keluarga korban dan juga orang tua tempat dimana pelaku anak dikembalikan. Hal ini dapat menjadi sumbangan ide sebagai kontribusi dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia.
Kata Kunci:
Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Perbandingan, Pemeriksaan Perkara, Pembaharuan Hukum Pidana