Sadewo, Yunianto Wahyu (2017) PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PENYERAHAN FASILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL OLEH PENGEMBANG PERUMAHAN KEPADA PEMERINTAH KOTA SEMARANG (Tinjauan Kasus Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman). Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
|
Text
COVER_1.pdf Download (349kB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK_1.pdf Download (11kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI_1.pdf Download (169kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unissula.ac.id/9601/4/pernyataan%20Publikasi.jpg)
|
Image
pernyataan Publikasi.jpg Download (782kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I_1.pdf Download (227kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only Download (387kB) |
|
|
Text
BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only Download (335kB) |
|
|
Text
BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only Download (89kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA_1.pdf Download (167kB) | Preview |
Abstract
Pejabat Pembuat Akta Tanah merupakan pejabat yang begitu urgen dalam kebutuhan hukum manusia dalam bidang pertanahan. Keberadaan tanah sekarang ini banyak difungsikan dalam wujud fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum). Pengadaan fasos dan fasum disyaratkan adanya pengajuan izin lokasi serta terdapat beberapa tahapan dari awal sampai pengelolaan. Proses ini merupakan satu kesatuan proses pembangunan perumahan. Permasalahan dalam tesis ini: 1) Bagaimana Peran PPAT dalam Penyerahan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial dari Pengembang ke Pemerintah Kota Semarang. 2) Faktor-faktor yang memperngaruhi PPAT dalam ppenyerahan fasos dan fasum kepada Pemkot Semarang. 3) Bagaimana akibat hukum peran PPAT dalam penyerahan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial dari Pengembang kepada Pememrintah Kota Semarang. Penelitian yang penulis lakukan yakni di Provinsi Jawa Tengah yaitu di Kota Semarang. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini adalah: Peran PPAT belum secara langsing karena pembentukan peraturan dari Pemerintah Pusan dan di Kota Semarang belum melibatkan PPAT dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Semarang. Faktor-faktor yang mempengaruhi PPAT dalam penyerahan fasilitas sosial dan fasilitas umum pada Pemerintah Kota Semarang, tahap pra transaksi dimana developer harus sudah mempunyai segala macam perizinan yang terkait dalam proses pra transaksi sampai tahap purna/pasca transaksi, developer harus menyediakan fasos dan fasum sebagaimana janji ketika tahap pertama. Akibat hukum dengan peran PPAT ke depan diharapkan penyediaan prasarana dan sarana dari pengadaan awal sampai penyerahan mengacu pada prinsip keterbukaan, akuntabilitas, kepastian hukum, peringatan tertulis. Saran dari penelitian ini adalah bagi PPAT; pentingnya pengadaan Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) dalam Pengadaan dan pengelolaan fasilitas sosial serta fasilitas umum, bagi Pemerintah seharusnya tegas dalam menyikapideveloper yang nakal berupa sanksi yang tegas, dan bagi Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus terjalin hubungan yang harmonis antara PPAT dan Kantor Pertanahan sebagai mitra sejajar. Kata kunci : Peran PPAT, Penyerahan Fasum Fasos, Pemerintah Kota Semarang
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan |
| Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
| Date Deposited: | 23 Jan 2018 05:04 |
| Last Modified: | 23 Jan 2018 05:04 |
| URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/9601 |
Actions (login required)
 |
View Item |
