PERAN NOTARIS DALAM PERJANJIAN WARALABA ANTARA PT POS INDONESIA (PERSERO) PATI DENGAN BADAN USAHA PERSEORANGAN

Ardhianto, Rifki (2017) PERAN NOTARIS DALAM PERJANJIAN WARALABA ANTARA PT POS INDONESIA (PERSERO) PATI DENGAN BADAN USAHA PERSEORANGAN. Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.

Preview	Text COVER_1.pdf Download (99kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK_1.pdf Download (10kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI_1.pdf Download (250kB) | Preview
Preview	Text Surat Pernyataan Publikasi Karya Ilmiah.pdf Download (638kB) | Preview
Preview	Text BAB I_1.pdf Download (324kB) | Preview
	Text BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only Download (568kB)
	Text BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only Download (243kB)
	Text BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only Download (176kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA_1.pdf Download (175kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan menganalisis peran notaris dalam perjanjian waralaba antara PT Pos Indonesia (Persero) Pati dengan badan usaha perorangan, hambatan dan solusi dalam pelaksanaan perjanjian waralaba antara PT Pos Indonesia (Persero) Pati dengan badan usaha perorangan dan akibat hukum jika perjanjian waralaba antara PT Pos Indonesia (Persero) Pati dengan badan usaha perorangan tidak dibuat akta notariel. Metode Penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris, yaitu penelitian berdasarkan pelaksanaan dalam upaya memperoleh data primer didahului dengan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Penelitian dilaksanakan di PT Pos Indonesia (Persero) Pati, dan keseluruhan data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan dan menganalisis peran notaris dalam perjanjian waralaba antara PT Pos Indonesia (Persero) Pati dengan badan usaha perorangan adalah perjanjian yang tidak bertentangan dengan undang-undang, agama, ketertiban umum, dan kesusilaan. Artinya perjanjian waralaba tersebut sah dan oleh karena itu perjanjian itu menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dan mengikat kedua belah pihak dan perjanjian tersebut merupakan perjanjian baku timbal balik karena masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang mengedepankan prinsip win-win solution yang saling menguntungkan. Hambatan yang ada adalah pihak frenchisee dapat melakukan wanprestasi yang berakibat pada kerugian frenchisor. Solusinya adalah franchisee sebelum memutuskan membei waralaba harus menyesuaikan dengan karakter penerima waralaba. Terhadap akibat hukum yang ditimbulkan sebagai suatu transaksi yang melahirkan perjanjian, waralaba selalu melibatkan dua pihak yang memiliki kepentingan yang berdiri sendiri dan kadangkala bertolak belakang. Prinsip mencari keuntungan sebesar-besarnya ini jugalah yang pada pokoknya menjadi sumber perbedaan kepentingan dan perselisihan yang dapat terjadi di antara kedua belah pihak tersebut. Keuntungan yang besar ini hanya dapat dicapai oleh kedua belah pihak jika antar kedua belah pihak dapat menjalin sinergisme yang saling menguntungkan. Kata Kunci: Perjanjian, Waralaba, PT. POS dan Perseorangan

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	23 Jan 2018 05:02
Last Modified:	23 Jan 2018 05:02
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/9589

Actions (login required)

View Item