Haqiqi, Andi Irawan (2017) KEBIJAKAN FORMULASI SISTEM PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PENJARA MINIMUM KHUSUS DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA. Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
|
Text
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.pdf Download (103kB) | Preview |
|
|
Text
File 1_COVER.pdf Download (684kB) | Preview |
|
|
Text
File 2_ABSTRAK.pdf Download (96kB) | Preview |
|
|
Text
File 3_DAFTAR ISI.pdf Download (87kB) | Preview |
|
|
Text
File 4_BAB I.pdf Download (226kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
File 5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (209kB) |
|
|
Text
File 6_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (528kB) |
|
|
Text
File 7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (98kB) |
|
|
Text
File 8_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (126kB) | Preview |
Abstract
Negara Indonesia yang termasuk dalam kategori negara berkembang, juga sedang membangun dan berusaha untuk memperbaharui hukumnya secara menyeluruh baik hukum perdata, hukum administrasi, maupun hukum pidana. Tuntutan pembaharuan ini menjadi semakin kuat pada era reformasi, dimana rakyat seperti mendapat “angin kebebasan” untuk dapat menyalurkan aspirasinya serta menuntut diwujudkannya hukum dalam aturan perundang-undangan yang dapat menampung rasa keadilan masyarakat.Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah kebijakan formulasi sistem pemidanaan mengenai tindak pidana penjara minimum khusus dalam pembaharuan hukum saat ini, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan formulasi sistem pemidanaan tindak pidana penjara minimum khusus dalam pembaharuan hukum saat ini dan mengatasi kendalakendala dalam pelaksanaan kebijakan formulasi sistem pemidanaan tindak pidana penjara minimum khusus dalam pembaharuan hukum masa yang akan datang. Metode pendekatan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif dilakukan dengan menganalisa bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah Kebijakan formulasi pidana penjara minimum khusus dalam perundang-undangan di indonesia saat ini tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Perumusan ancaman pidana penjara minimal khusus ini mempunya pola ukuran atau bobot pemidanaan yang tidak seragam antara perundang-undangan yang satu dengan yang lain. Berkaitan dengan aturan dan pedoman pemidanaan pidana penjara minimum khusus tidak diatur oleh KUHP, oleh karena itu seharusnya masing undang-undang merumuskan aturan dan pedoman pemidanaan pidana penjara minimum khusus. Dalam hal ini hanya tidak keseluruhan yang memuat aturan mengenai pidana minimum khusus, selain itu tidak terdapat pedoman pemidanaan yang terkait dengan eksistensi pidana penjara minimum khusus. Kebijakan formulasi sistem pemidanaan tentang pidana penjara minimum khusus di masa yang akan datang dapat dirujukkan pada Konsep KUHP telah memuat aturan dan pedoman mengenai ancaman pidana penjara minimum khusus. Terkait dengan hal ini perumusan Konsep merumuskan secara eksplisit eksistensi pidana penjara minimum khusus pada Pasal 69 ayat (2). Selanjutnya, dalam kajian perbandingan dapat dijadikan rujukan untuk memperkuat aturan dan pedoman pidana penjara minimim khusus, seperti pengaturan pada KUHP Bulgaria yang memungkinkan adanya penjatuhan pidana penjara di bawah ketentuan minimum khusus tersebut, atau menentukan pidana pengganti bagi tindak pidana yang tidak diancamkan pidana minimum khusus, baik untuk pidana penjara maupun denda. Kata Kunci: Kebijakan Formulasi, Tindak Pidana
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
| Date Deposited: | 19 Jan 2018 04:47 |
| Last Modified: | 19 Jan 2018 04:47 |
| URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/9567 |
Actions (login required)
 |
View Item |
