Aditya, Lufthi Darmawan (2017) PELAKSANAAN PENANGANAN UNJUK RASA DALAM RANGKA MENJAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH. Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
|
Text
COVER.pdf Download (795kB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (13kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI.pdf Download (12kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (468kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (474kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (441kB) |
|
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (12kB) |
|
|
Text
Daftar Pustaka.pdf Download (25kB) | Preview |
Abstract
Unjuk rasa merupakan salah satu hak rakyat yang dilindungi oleh negara dalam konstitusi dasar dan Undang-undang. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk mendukung atau menolak suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun swasta. Unjuk rasa yang tertangani dengan baik bisa menjadi kekacauan yang mengakibatkan kerugian baik korban jiwa dan korban harta benda. Untuk itu Polri selaku aparat pemerintah diberi kewenangan untuk menangani unjuk rasa. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengapa diperlukan penanganan unjuk rasa oleh Kepolisian di Kepolisian Daerah Jawa Tengah?, bagaimana pelaksanaan penanganan unjuk rasa di Kepolisian Daerah Jawa Tengah?, dan kendala-kendala apa yang dihadapi oleh Kepolisian dalam menangani unjuk rasa di Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan bagaimana upaya mengatasinya? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Dengan demikian data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode penentuan sampel menggunakan non random sampling yakni purposive sampling, sedangkan metode pengumpulan data adalah studi lapangan dan studi kepustakaan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Permasalahan dengan teori kepastian hukum dan teori penegakan hukum serta teori kewenangan Polri. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa sebab perlunya penanganan khusus unjuk rasa oleh Kepolisian di Kepolisian Daerah Jawa Tengah, adalah karena aksi unjuk rasa yang tidak terkendali dapat berujung pada perbuatan anarki mengakibatkan terganggunya ketertiban umum. Dalam hal ini Polri sebagai aparatur pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia, menghargai asas legalitas, menghargai prinsip praduga tidak bersalah, dan menyelenggarakan pengamanan unjuk rasa. Pelaksanaan penanganan unjuk rasa di Kepolisian Daerah Jawa Tengah dilaksanakan berpedoman pada Perkap Polri Nomor : No Pol. 16 Tahun 2006 tentang Pengendalian Massa dan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum. Penanganan unjuk rasa melalui tiga tahap yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap konsolidasi. Kendala-kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam menangani unjuk rasa di Kepolisian Daerah Jawa Tengah adalah perlengkapan dari pasukan Dalmas maupun dari PHH brimob yang belum lengkap dan ada yang sudah rusak, surat permohonan dari satuan setempat dan laporan dari intelkam yang mendadak, dan terbatasnya jumlah personil dalam pengamanan aksi unjuk rasa. Untuk mengatasi kendala tersebut dengan mengajukan permohonan dana untuk pemeliharaan dan perawatan alat dan juga pengajuan dana untuk pembaharuan kelengkapan dan meminjam kendaraan atau akomodasi dari kepolisian sektor yang ada di jajaran Polda Jateng. Kata kunci : Penanganan, Unjuk Rasa, Polda Jateng
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
| Date Deposited: | 19 Jan 2018 03:06 |
| Last Modified: | 19 Jan 2018 03:06 |
| URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/9537 |
Actions (login required)
 |
View Item |
