PERAN POLRI DALAM MENANGANI LAPORAN DUGAAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI SETELAH DITETAPKANNYA UNDANG-UNDANG NO 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Dewanto, Bayu (2017) PERAN POLRI DALAM MENANGANI LAPORAN DUGAAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI SETELAH DITETAPKANNYA UNDANG-UNDANG NO 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN. Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.

Preview	Text COVER.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (183kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (174kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (618kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (370kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (348kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (172kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (166kB) | Preview

Abstract

Latar belakang penelitian ini adalah Undang-undang nomor 30 tahun 2014 Pasal 20 menyebutkan jika hasil Pengawasan Aparat Intern Pemerintah (APIP) berupa terdapat kesalahan administratif, dilakukan tindak lanjut dalam bentuk penyempurnaan administrasi, Jika terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara dan pengembalian kerugian negara dibebankan kepada Badan Pemerintahan, apabila kesalahan administratif terjadi bukan karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang. Hal ini tentu bertolak belakang dengan Undang-undang tindak pidana korupsi. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Polri dan kendala dalam menangani laporan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi setelah ditetapkannya Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta langkah-langkah apa yang diperlukan agar penanganan tindak pidana korupsi dapat efektif mencegah kerugian keuangan negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Polri dalam menangani laporan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi setelah ditetapkannya Undang-Undang No.30 Tahun 2014 adalah dalam menangani laporan dugaan penyalahgunaan wewenang, adalah terlebih dahulu Polri berkonsultasi dahulu dengan para ahli. Polri akan meminta pendapat ahli, pakar umum, pakar sosial dan politik apakah penyalahgunaan wewenang tersebut masuk dalam ranah Pidana atau ranah kesalahan administratif. Selain itu disarankan mengedepankan pada hasil pengawasan APIP. Kendala Polri dalam menangani laporan dugaan penyalahgunaan wewenang adalah: a) penyelidikan terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang terlebih dahulu dilakukan oleh APIP, Oleh karena itu Polri dalam menangani perkara ini menunggu hasil penyelidikan APIP sehingga terasa lamban. b). Tidak ada upaya paksa pemanggilan karena menunggu proses penyidikan APIP Sehingga proses penanganannya akan memakan waktu yang cukup lama c) Jika terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara, selanjutnya dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, jadi tidak bisa dipidanakan. Langkah-langkah yang diperlukan agar penanganan tindak pidana korupsi dapat efektif mencegah kerugian keuangan negara a) Polri melakukan kerjasama dan/atau koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Komisi Ombudsman Nasional dan instansi pemerintah lainnya dalam upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi; b)Komitmen pencegahan dan penanggulangan korupsi harus diaktualisasikan dalam bentuk strategi yang komprehensif untuk meminimalkan keempat aspek penyebab korupsi. Strategi tersebut mencakup aspek preventif, detektif dan represif, yang dilaksanakan secara intensif dan terus menerus. Kata kunci: Polri, Penyalahgunaan Wewenang, Tindak Pidana Korupsi,

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	19 Jan 2018 03:06
Last Modified:	19 Jan 2018 03:06
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/9531

Actions (login required)

View Item