KEBIJAKAN PEMBUKTIAN DAN PENUNTUTAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang)

Santoso, Yosy Budi (2017) KEBIJAKAN PEMBUKTIAN DAN PENUNTUTAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang). Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.

Preview	Text Cover.pdf Download (636kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK.2.pdf Download (67kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI_1.pdf Download (82kB) | Preview
Preview	Text Bab I.pdf Download (459kB) | Preview
	Text Bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (502kB)
	Text BAB III.revisi1.pdf Restricted to Registered users only Download (613kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (12kB)
Preview	Text Daftar Pustaka.pdf Download (156kB) | Preview

Abstract

Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia memiliki cita-cita yang mulia yaitu menciptakan kesejahteraan umum yang merupakan landasan utama bagi setiap pengambilan kebijakan, termasuk kebijakan legislatif untuk terus berupaya meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang merupakan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia. Namun demikian, cita-cita tersebut dapat terhambat oleh tindakan korupsi yang berkembang sangat cepat, bahkan merusak sendi-sendi kehidupan bangsa, dan tidak hanya merugikan keuangan atau perekonomian negara, tetapi merusak perekonomian rakyat, serta menjadi ancaman bagi stabilitas Nasional dan internasional. Untuk itu diperlukan kebijakan formulasi hukum pidana khususnya mengenai formulasi tindak pidana, karena itu permasalahan difokuskan pada dua hal pokok yaitu bagaimana kebijakan formulasi tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan yang berlaku saat ini dan yang akan datang. Tujuan penelitian adalah menganalisa kebijakan formulasi yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi saat ini serta untuk mengetahui dan menganalisa mengenai kebijakan formulasi yang harus dilakukan dalam rangka penanggulangan tindak pidana korupsi yang akan datang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan mengkonsepsikan hukum sebagai kaidah norma yang merupakan patokan prilaku manusia, dengan menekankan pada sumber data sekunder yang dikumpulkan dari sumber primer yaitu perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa kebijakan formulasi hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana korupsi masih terdapat beberapa kelemahan, sehingga diperlukan pembaharuan dengan menekankan rumusan tindak pidana pada unsur ”merugikan negara”. Mengingat perkembangan korupsi semakin cepat dari tahun ke tahun, maka Konsep KUHP dirasakan sebagai kebijakan hukum pidana yang tepat bagi penanggulangan tindak pidana korupsi yang akan datang. Kata kunci : kebijakan formulasi, Penanggulangan, tindak pidana korupsi

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	19 Jan 2018 03:05
Last Modified:	19 Jan 2018 03:05
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/9524

Actions (login required)

View Item