Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama merespon fenomena antrian panjang calon jamaah haji ini dengan melakukan kajian bertahun –tahun untuk menemukan kebijakan yang tepat guna mengurangi antrian Jamaah.
PMA Nomor 29 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan ibadah haji reguler adalah bagian jawaban untuk mengurangi antrian panjang calon jamaah haji.PMA ini berisi ketentuan umur minimal mendaftarkan haji 12 tahun dan kebolehan mendaftarkan haji kembali setelah 10 tahun dari kepulangan haji yang terakhir.
Menarik untuk dikupas bagaimana kebijakan pembatasan pendaftaran haji dalam perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008,Bagaimana Implikasi Implementasi Kebijakan Pembatasan Pendaftaran Haji di Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga,Bagaimana solusi atas implikasi implementasi Kebijakan Pembatasan Pendaftaran Haji di Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga.
Melalui penelitian yuridis empiris dengan mengkaji kaidah hukum Islam dan Undang –Undang serta bagaimana implementasinya kebijakan tersebut dan solusi implikasi implementasi Kebijakan tersebut dengan mengambil Lokasi penelitian di Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga.
Kebijakan Pemerintah mengatur penyelenggaraan haji dalam perspektif hukum Islam jelas sepanjang kebijakan pemerintah bertujuan untuk kemaslahatan umat maka kewajiban umat untuk tunduk dan patuh dengan kebijakan tersebut.Dalam perspektif Undang –Undang Nomor 13 Tahun 2008 secara normatif PMA Nomor 29 Tahun 2015 tidak sesuai dengan Undang –Undang Nomor 13 tahun 2008,bahkan bisa dikatakan membatasi hak individu untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinanya.
Implementasi Kebijakan ini juga membawa implikasi positif meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya berhaji dan memberi rasa keadilan bagi masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji Sisi Negatif ketentuan ini , bisa dipahami sebagai kebijakan yang mengkebiri hak masyarakat untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinannya dan menimbulkan persepsi di tengah masyarakat tentang sulitnya melakasanakan ibadah haji.
Peran Pemerintah, MUI , Tokoh masyarakat dan masyarakat muslim pada umumnya menjadi penting demi terwujudnya keadilan masyarakat untuk mendapatkan hak yang sama dalam melaksanakan