PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG PANGAN TERKAIT MIE FORMALIN DI WILAYAH POLDA JAWA TENGAH

Garjita, I Nyoman (2017) PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG PANGAN TERKAIT MIE FORMALIN DI WILAYAH POLDA JAWA TENGAH. Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.

Preview	Text COVER.pdf Download (817kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (14kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (116kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (308kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (369kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (228kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (19kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (309kB) | Preview

Abstract

Pelaku Usaha Pangan dalam melakukan Produksi Pangan harus memenuhi berbagai ketentuan mengenai kegiatan atau proses Produksi Pangan sehingga tidak berisiko merugikan atau membahayakan kesehatan manusia. Pelaku Usaha Pangan bertanggung jawab terhadap Pangan yang diedarkan, terutama apabila Pangan yang diproduksi menyebabkan kerugian, baik terhadap gangguan kesehatan maupun kematian orang yang mengonsumsi Pangan tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum di bidang pangan terkait mie formalin yang dilakukan oleh Polda Jawa Tengah saat ini? 2. Kendala-kendala apa yang timbul dalam pelaksanaan penegakan hukum di bidang pangan terkait mie formalin yang dilakukan oleh Polda Jawa Tengah dan cara mengatasinya? 3. Bagaimana seharusnya pelaksanaan penegakan hukum di bidang pangan terkait mie formalin yang dilakukan oleh Polda Jawa Tengah dimasa yang akan datang?. Metode Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma positif di dalam perundang-undangan yang berlaku, jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap bahan sekunder. Hasil Penelitian menunjukan bahwa: a). Pelaksanaan penegakan hukum di bidang pangan terkait mie formalin yang dilakukan oleh Polda Jawa Tengah, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, diatur dalam Pasal 132, Bab XIV, tentang Penyidikan dijelaskan sebagai berikut : (1) Selain pejabat polisi negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana di bidang Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang Hukum Acara Pidana. (2) Penyidik pegawai negeri sipil (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia. (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia. (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b) Kendala antara lain adalah : Kendala dari diri Tersangka. Memberikan keterangan berbelit-belit di depan penyidik. Sering kali tersangka menyembuyikan/menghilangan barang bukti. Kendala dari Para Saksi : Masyarakat yang mengetahui tentang peristiwa pidana tersebut sering menghindar untuk dijadikan saksi. Para saksi seringkali tidak menghiraukan/menghindari panggilan penyidik untuk dimintai keterangan. Dengan demikian dari beberapa kendala-kendal;a tersebut khususnya dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polda Jawa Tengah, Penyidik dapat mengatasinya dengan c) Melakukan kinerja secara professional. Mentaati kode etik Polri. Menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	19 Jan 2018 03:04
Last Modified:	19 Jan 2018 03:04
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/9499

Actions (login required)

View Item