Banyaknya Tindak Pidana yang dilakukan oleh masyarakat khususnya Tindak Pidana pembunuhan membuat aparat kepolisian yaitu penyidik untuk melakukan penyidikan. Dalam Tindak Pidana tertentu khususnya Tindak pidana pembunuhan diperlukannya suatu alat bukti atau semacam petunjuk lain yang biasa disebut sebagai rekonstruksi tindak pidana, hal ini membuat penulis ingin mengetahui bagaimana rekontruksi sebagai upaya mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana studi kasus wilayah hukum polsek banyumanik semarang. Permasalahan yang diangkat yaitu seperti apa pelaksanaan rekontruksi dalam upaya mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana, apa saja yang diperlukan rekontruksi dalam upaya mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana, seperti apa kebijakan hukum pidana di Indonesia dalam bidang rekontruksi dalm upaya mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana di masa yang akan datang.
Metode yang digunakan oleh penulis dalam membuat tesis ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu dengan cara melakukan wawancara dan melakukan pengumpulan data baik dari data primer maupun data sekunder.
Menurut hasil penelitian penulis, ternyata pelaksanaan dari rekonstruksi diatur dalam Lampiran Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep 1205/1X/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana telah menyebutkan pelaksanaan rekonstruksi dan apa saja yang diperlukan rekonstruksi, kebijakan hukum pidana mengenai rekonstruksi yaitu Indonesia harus melakukan pembenahan baik pembenahan yang bersifat substansial yaitu pembenahan dari segi peraturan perundang- undangan dengan membentuk dan menyusun peraturan perundang-undangan khusus mengenai badan penyidik di Indonesia.
Kata Kunci : Rekontruksi, Pembunuhan, Polsek Banyumanik.