Purnani, Ratih Susi (2017) KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN YANG DILAKUKAN SECARA MEDIASI PENAL (STUDI KASUS PRA PENEMPATAN CTKI DI KABUPATEN KENDAL). Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
|
Text
File 1_COVER.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
File 2_ABSTRAK.pdf Download (77kB) | Preview |
|
|
Text
File 3_DAFTAR ISI.pdf Download (73kB) | Preview |
|
|
Text
File 4_BAB I.pdf Download (214kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
File 5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (384kB) |
|
|
Text
File 6_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (153kB) |
|
|
Text
File 7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (62kB) |
|
|
Text
File 8_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (124kB) | Preview |
Abstract
Lapangan pekerjaan yang tersedia tidak mampu menyerap jumlah pencari kerja yang dari tahun ke tahun terus bertambah. Kebutuhan hidup yang mendesak menjadi alasan utama bagi para pencari kerja untuk mempeerbaiki ekonomi keluarga. Keinginan untuk merubah nasib dengan cara cepat membuat para pencari kerja ini memutuskan untuk bekerja keluarga negeri dengan harapan bahwa dengan gaji yang tinggi akan membuat nasib mereka dan keluarganya segera berubah. Segala resiko yang ada ditempuh tanpa memperhatikan resiko yang dihadapi bila sampai terjadi pemalsuan dokumen seperti yang telah disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan daan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kendal dalam menyikapi aduan yang diajukan oleh masyarakat ketika terjadi permasalahan pemalsuan dokumen menggunakan jalan mediasi. Adapun penelitian tesis ini merumuskan permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimana kebijakan perlindungan hukum melalui mediasi penal terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen oleh CTKI di Kabupaten Kendal ? 2. Bagaimanakebijakan hukumseharusnya terhadap tindak pidanapelaku pemalsuan dokumen oleh CTKI sekarang? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis adalah di dalam menghadapi permasalahan yang dibahas berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian, observasi langsung, dan pencatatan dokumen yang ada. Hasil dari penelitian ini bahwa perlindungan pra penempatan bagi CTKI (Calon Tenaga Kerja Indonesia) sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan daan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dalam menghadapi pemalsuan dokumen yaitu dengan cara melakukan mediasi atau musyawarah terhadap pihak terkait. Diperlukan pembinaan dan pengawasan terhadap CTKI dan PPTKIS, serta edukasi bagi seluruh masyarakat. Selain itu juga kerja sama lintas sektoral. Layanan Terpadu Satu Atap akan di terapkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kendal sebagai bentuk perhatian pemerintah untuk melindungi warganya yang ingin pergi ke luar negeri supaya tidak terjadi lagi pemalsuan dokumen. Kata Kunci : Kebijakan Perlindungan Hukum, Mediasi Penal, Dinas Tenaga Kerja, Pemalsuan Dokumen
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
| Date Deposited: | 19 Jan 2018 03:02 |
| Last Modified: | 19 Jan 2018 03:02 |
| URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/9475 |
Actions (login required)
 |
View Item |
