PERLINDUNGAN SUMBER DAYA PERIKANAN UNTUK MENJAMIN TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN PERIKANAN BERKELANJUTAN (Studi Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Lobster, Kepiting dan Rajungan Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/MEN- KP/2015 tentang Penangkapan Lobster, Kepiting dan Rajungan) Di Kabupaten Jepara

Chotib, Ahmad (2017) PERLINDUNGAN SUMBER DAYA PERIKANAN UNTUK MENJAMIN TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN PERIKANAN BERKELANJUTAN (Studi Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Lobster, Kepiting dan Rajungan Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/MEN- KP/2015 tentang Penangkapan Lobster, Kepiting dan Rajungan) Di Kabupaten Jepara. Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.

[img]
Preview
Text
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.pdf

Download (169kB) | Preview
[img]
Preview
Text
File 1_COVER.pdf

Download (859kB) | Preview
[img]
Preview
Text
File 2_ABSTRAK.pdf

Download (71kB) | Preview
[img]
Preview
Text
File 3_DAFTAR ISI.pdf

Download (92kB) | Preview
[img]
Preview
Text
File 4_BAB I.pdf

Download (231kB) | Preview
[img] Text
File 5_BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (352kB)
[img] Text
File 6_BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (219kB)
[img] Text
File 7_BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (112kB)
[img]
Preview
Text
File 8_DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (139kB) | Preview

Abstract

Sektor perikanan di berbagai daerah memiliki arti strategis terhadap pembangunan wilayah, pembangunan daerah dapat memungkinkan peningkatan terhadap pemerataan menuju terciptanya masyarakat adil dan makmur. Perikanan merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang sangat kompeks sehingga tantangan untuk memelihara sumberdaya tersebut menjadi issue yang cukup kompleks juga dalam pembangunan perikanan utamanya lobster, kepiting dan rajungan. Untuk itu, pembangunan berkelanjutan dapat dipahami merupakan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan hidup saat ini tanpa merusak atau menurunkan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan perkataan lain bahwa pembangunan berkelanjutan sesungguhnya tidak lain adalah suatu strategi pembangunan yang memberikan batasan yang luwes terhadap laju pemanfaatan ekosistem alamiah serta sumber daya alam yang ada didalamnya. Penelitian pada tesis ini adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris, yaitu mengidentifikasikan dan mengkonsepsikan hukum yang mendasarkan pada pengalaman-pengalaman riil yang kemudian dipergunakan untuk menganalisis data dan membuat simpulan mengenai permasalahan yang diteliti sehingga data-data yang dibutuhkan berupa sebaran-sebaran informasi yang tidak perlu dikuantifikasikan, dengan metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan dokumentasi, pengamatan, wawancara, dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder berupa bahan-bahan hukum. Bahan-bahan hukum yang diperoleh dari kepustakaan serta pengamatan dilapangan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Kemudian dari penelitian ini dapat dirmuskan beberapa permasalahan yaitu 1) bagaimana pelaksanaan perlindungan sumber daya perikanan khusus lobster, kepiting dan rajungan di Kabupaten Jepara berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/MEN-KP/2015?; 2) Apa saja kendala dan solusi yang dilakukan dalam pelaksanaan perlindungan sumber daya perikanan khusus Lobster, Kepiting dan Rajungan di Kabupaten Jepara?. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam upaya perlindungan sumber daya perikanan khusus lobster, kepiting dan rajungan dalam rangka pelestariannya terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan segera menerbitkan aturan pelaksana atas dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/MEN-KP/2015, memaksimalkan sosialisasi dari pihak instansi terkait Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/MEN-KP/2015 sehingga tidak terjadi lagi praktik penangkapan lobster, kepiting dan rajungan secara liar. Kendati demikian dalam pelaksanaannya terdapat kendala di antaranya ketiadaan petunjuk dan pelaksana teknis dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/MEN-KP/2015 itu sendiri, rendahnya sumber daya manusia masyarakat nelayan sehubungan dengan pola pemberdayaan budidaya perikanan lobster, kepiting dan rajungan, rendahnya kesadaran masyarakat dalam menaati peraturan yang ada, dan lemahnya pengawasan sehingga berpengaruh terhadap penangkapan diberbagai wilayah Kabupaten Jepara yang cenderung semaunya tanpa mempertimbangkan aspek keberlangsungan tentunya ini mengkhawatirkan secara kuantitas yang mana akan mengalami kepunahan. Kata Kunci : sumberdaya, perikanan, kelestarian ABSTRACT The fisheries sector in many regions have strategic significance to regional development, regional development could allow an increase in the equalization towards the creation of a just and prosperous society. Fishing is one of the very kompeks economic activity so that the challenge to maintain these resources become fairly complex issue also in the construction of the main fishing lobster, crab and crab. To that end, sustainable development can be understood is a development to meet the needs of today without damage or degrade the ability of future generations to meet their needs. In other words that real sustainable development is nothing but a development strategy that provides flexible limits on the rate of utilization of natural ecosystems and the natural resources therein. Research in this thesis is the legal research is a descriptive analysis, using the approach empirical juridical, namely to identify and conceptualize law basing on real experiences which is then used to analyze the data and make inferences about the problems studied so that the data needed form-spread distribution of information that does not need to be quantified, with the method of data collection and documentation in the form of literature studies, observations, interviews, using primary and secondary data sources in the form of legal materials. Legal materials obtained from the literature as well as field observations were then analyzed using qualitative descriptive method. Then from this study can dirmuskan several problems: 1) how the implementation of the special protection of fishery resources lobster, crab and crab Jepara based on the Minister of Marine and Fisheries No. 1 / MEN-KP / 2015 ?; 2) What are the barriers and solutions made in the implementation of the special protection of fishery resources Lobster, Crab and Rajungan Jepara?. Based on the survey results revealed that for the protection of fishery resources specifically lobster, crab and crab in the context of preservation there are some attempts to do is to immediately issue implementing regulation on the issuance of Ministry of Marine Affairs and Fisheries No. 1 / MEN-KP / 2015, maximizing socialization of the relevant agencies Regulation of the Minister of Marine and Fisheries No. 1 / MEN-KP / 2015 so it does not happen again the practice of catching lobsters, crabs and crabs in the wild. However in practice there are obstacles in between the absence of instructions and technical implementation of the Regulation of the Minister of Marine and Fisheries No. 1 / MEN-KP / 2015 itself, lack of human resources fishing communities with respect to the pattern of empowerment aquaculture lobster, crab and crab, lack of awareness community in keeping with existing regulations, and weak supervision and therefore contributes to arrests in various district of Jepara that tends arbitrarily without considering the sustainability aspect of course is worrying in terms of quantity which will become extinct. Keywords: resources, fisheries, conservation

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum
Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited: 19 Jan 2018 03:02
Last Modified: 19 Jan 2018 03:02
URI: http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/9465

Actions (login required)

View Item View Item