PERAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DALAM PERUMUSAN DAN PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK (Analisis Pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah)

Wardani, Lilis (2017) PERAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DALAM PERUMUSAN DAN PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK (Analisis Pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah). Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.

Preview	Image publikasi.jpg Download (944kB) | Preview
Preview	Text File 1_COVER.pdf Download (671kB) | Preview
Preview	Text File 2_ABSTRAK.pdf Download (90kB) | Preview
Preview	Text File 3_DAFTAR ISI.pdf Download (82kB) | Preview
Preview	Text File 4_BAB I.pdf Download (197kB) | Preview
	Text File 5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (445kB)
	Text File 6_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (222kB)
	Text File 7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (86kB)
Preview	Text File 8_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (113kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) dalam perumusan dan penetapan kebijakan publik, bagaimana kelemahan-kelemahan yang dihadapi, dan solusi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) dalam perumusan dan penetapan kebijakan publik. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan, penelitian yang nantinya dilaksanakan untuk memperoleh data yaitu melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, serta tulisan para praktisi, dan dokumen yang ada relevansinya dengan penelitian ini. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yaitu dengan cara menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana peran Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) , bagaimana kelemahan dan solusinya. Keberadaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Jawa Tengah mempunyai peranan yang sangat penting karena dibutuhkan dalam setiap kegiatan perumusan kebijakan publik mulai dari perencanaan, perancangan, maupun pasca perumusan kebijakan publik. Akan tetapi dalam setiap kegiatan pelayanan publik selalu terdapat kelemahan-kelemahan yang dihadapi. Kelemahan yang dihadapi adalah dari sumber daya manusia, regulasi, sarana dan prasarana, dan anggaran. Untuk itu Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah berusaha untuk mencari solusi terhadap kelemahan-kelemahan yang dihadapi. Kata Kunci : Peran Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Dan Penetapan Kebijakan Publik

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	19 Jan 2018 03:01
Last Modified:	19 Jan 2018 03:01
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/9463

Actions (login required)

View Item