Tanah sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia dan merupakan kebutuhan hidup manusia yang mendasar. Berbagai upaya dilakukan manusia untuk dapat menguasai tanah, salah satunya dengan cara jual beli. Namun, setelah melakukan proses jual beli ini, tanah yang dibeli belum sah beralih menjadi sepenuhnya milik pembeli, perlu dilakukan proses balik nama sertipikat hak milik atas tanah agar tanah yang dibeli menjadi sepenuhnya milik pembeli dan diakui oleh hukum yang berlaku. Pelaksanaan balik nama ini sangatlah penting, mengingat nama dari sertipikat tanah merupakan satu-satunya bukti kepemilikan tanah yang sah dimata hukum. Oleh karena itu, penelitian ini membahas tentang bagaimana proses pelaksanaan balik nama sertipikat hak milik atas tanah dan hambatan apa saja yang timbul dalam proses balik nama sertipikat tanah.
Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan secara yuridis sosiologis, yang berarti bahwa penelitian ini disamping menggunakan metode pendekatan ilmu hukum juga menggunakan ilmu-ilmu sosial yang lainnya.
Hasil penelitian menunjukkan terdapat kesesuaian Antara pelaksanaan di kantor Pertanahan kabupaten Kendal dengan Pasal 23 ayat (1) UUPA, yang berarti bahwa hak milik, dan peralihannya wajib di daftarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 UUPA. Adapun prosedur pelaksanaan balik nama sertipikat dimulai dari pengumpulan berkas pemohon, seperti AJB, KTP, KK, Sertipikat Asli, bukti pelunasan BPHTB, Bukti pelunasan PPh. Kemudian berkas tersebut didaftarkan ke Kantor Pertanahan melalui loket yang telah disediakan. Loket 1 adalah loket penyerahan dokumen permohonan, loket 2 adalah loket input data permohonan, loket 3 adalah loket pembayaran biaya, loket 4 adalah loket penyerahan sertipikat yang telah di balik nama. Namun dalam pelaksanaanya, terdapat faktor-faktor yang menghambat proses balik nama ini, yakni faktor internal yang meliputi kurangnya transparasi dana hingga oknum yang menghambat proses balik nama untuk memperoleh keuntungan pribadi dan faktor eksternal yang meliputi ketidak tahuan masyarakat akan prosedur pendaftaran tanah.
Kata Kunci:
Peralihan Hak, Balik Nama, Hak Milik Atas Tanah