Kondisi perekonomian yang kurang menarik di negaranya sendiri dan penghasilan yang cukup besar dan yang tampak lebih menarik di negara tujuan telah menjadi pemicu terjadinya mobilitas tenaga kerja secara internasional. Selama bekerja para TKI merasa khawatir ditangkap pihak kepolisian, banyak yang tidak digaji oleh majikannya dan bila TKI mengalami musibah, sakit atau mendapat kecelakaan tidak memperoleh santunan asuransi, berbagai masalah lain muncul pula dalam urusan administratif yang sering dilanggar oleh para TKI, seperti kepemilikan paspor, prosedur kepemilikan visa, pemalsuan identitas diri seperti usia, nama orang tua/keluarga, dan alamat asal. Pengaturan tentang penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri diatur dalam Undang-undang No.39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia di negara asing menurut Undang Undang No.39 tahun 2004 di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kendal dan untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam proses perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia yang bekerja di negara asing dari Undang-Undang No.39 tahun 2004 di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kendal
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti sebagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Lokasi penelitian dilakukan pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kendal Jawa Tengah.
Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum atas hak-hak TKI dalam bekerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kendal sudah berjalan dengan baik. Kendala yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kendal dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap TKI adalah adanya kesalahan yang dilakukan oleh TKI. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kendal berupaya mengadakan tes wawancara dalam perekrutan TKI serta berkoordinasi dengan pihak perusahaan penyalur jasa TKI

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tenaga kerja Indonesia