PAKPAHAN, ELVIRA FITRIYANI (2017) REKONSTRUKSI PENGATURAN OBLIGASI DI PASAR MODAL INDONESIA BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
|
Text
COVER_1.pdf Download (80kB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK_1.pdf Download (12kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI_1.pdf Download (27kB) | Preview |
|
|
Text
BBA I_1.pdf Download (276kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only Download (271kB) |
|
|
Text
BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only Download (265kB) |
|
|
Text
BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only Download (124kB) |
|
|
Text
BAB V_1.pdf Restricted to Registered users only Download (263kB) |
|
|
Text
BAB VI_1.pdf Restricted to Registered users only Download (40kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA_1.pdf Download (71kB) | Preview |
Abstract
Kontrak perwaliamanatan yang merujuk pada ketentuan khusus tentang jaminan yang diatur oleh Bapepam/OJK seperti pada angka 4 huruf E Kep. Bapepam-LK No.412/BL/2010 dinilai masih terlalu umum. Ketentuan tentang jaminan pada angka 4 huruf E Kep. Bapepam No.412 hanya sebatas ketentuan yang bersifat informasi, bukan suatu keharusan. Kata Jaminan (jika ada) tidak memberikan kepastian hukum bagi investor obligasi apabila terjadi gagal bayar. Beberapa perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia pernah dinyatakan gagal membayar bunga maupun pinjaman pokok obligasi perusahaan hampir setiap tahunnya. Kasus gagal bayar tersebut menunjukkan bahwa beberapa perusahaan telah melakukan wanprestasi terhadap para investor pemegang obligasi sesuai perjanjian yang telah ditentukan dan disepakati sebelumnya dalam kontrak perwaliamanatan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka yang menjadi permasalahan adalah Bagaimana pelaksanaan pengaturan obligasi di pasar modal Indonesia yang berbasis nilai keadilan. Mengapa terdapat kelemahan dalam pelaksanaan pengaturan obligasi di pasar modal Indonesia. Bagaimana rekonstruksi pengaturan obligasi di pasar modal Indonesia yang berbasis nilai keadilan. Dengan metode penelitian yuridis sosiologis. Teori yang digunakan untuk menganalisis adalah Teori Keadilan Bermartabat sebagai Grand Theory, Teori Perlindungan Hukum sebagai Middle Range Theory dan Teori Perjanjian sebagai Applied Theory. Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan pengaturan obligasi di pasar modal Indonesia tidak memberikan nilai keadilan kepada para pihak seperti emiten, wali amanat dan investor khususnya. Pengaturan yang tidak jelas pada Keputusan Bapepam-LK tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan dengan kata Jaminan (jika ada) tidak memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi investor obligasi apabila terjadi gagal bayar. Kelemahan yang terdapat dalam pelaksanaan pengaturan obligasi di pasar modal Indonesia dikarenakan fungsi dan tugas Wali Amanat yang tercantum dalam UUPM belum terdapat pengaturan pelaksanaannya, serta ketiadaan pedoman/standar dalam penyusunan kontrak perwaliamanatan. Rekonstruksi hukum dilakukan dengan merubah ketentuan khusus Keputusan Bapepam Nomor 412 pada angka 4 huruf E mengenai jaminan (jika ada) dengan menghilangkan/menghapus kata yang ada dalam tanda kurung (jika ada), karena dianggap tidak mencerminkan nilai kepastian hukum dan keadilan bermartabat. Kata Kunci: Rekonstruksi, Obligasi, Pasar Modal, Nilai Keadilan
| Item Type: | Thesis (Doctoral) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
| Date Deposited: | 13 Dec 2017 02:31 |
| Last Modified: | 13 Dec 2017 02:31 |
| URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/8699 |
Actions (login required)
 |
View Item |
