Mediasi penal merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana yang
mengedepankan pendekatan restoratif justice, yang dilakukan antara korban dan
pelaku tindak pidana atau keluarganya dengan tujuan untuk mengembalikan
keseimbangan di dalam masyarakat. Masalah utama dalam penelitian ini adalah:
pertama, bagaimana pelaksanaan mediasi penal dalam penegakan hukum pidana
saat ini?, kedua, bagaiamana kelemahan pelaksanaan mediasi penal dalam
penegakan hukum pidana saat ini?, ketiga, bagaimana konstruksi mediasi penal
dalam penegakan hukum pidana yang berbasis nilai keadilan Pancasila?
Untuk menjawab atas permasalahan tersebut di atas didapat dengan
menggunakan metode social legal research, dilakukan dengan studi kasus-kasus
yang telah dilakukan proses hukum oleh aparat penegak hukum sampai adanya
putusan pengadilan, oleh masyarakat proses hukum demikian dianggap telah
mencederai rasa keadilan di dalam masyarakat. Mediasi penal memberika jalan
terbaik untuk menyelesaikan masalah atau konflik yang terjadi antara pelaku
tindak pidana dengan korban dengan melibatkan langsung di antara mereka guna
menyelesaikan masalahnya dengan jalan damai sesuai dengan nilai keadilan
Pancasila.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia mediasi penal
sebenarnya telah lama dikenal dalam hukum adat/hukum pidana adat, yaitu
penyelesaian perkara pidana yang dilakukan dalam bentuk musyawarah mufakat
untuk mencapai perdamaian. Pada umumnya mediasi penal sebagai bentuk
penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan belum diakomodasi dalam
peraturan perundan-undangan. Dalam penegakan hukum pidana, penyidik,
penunutut umum dapat menerapkan diskresi maupun diversi terhadap kasuskasus

tertentu. Hakim pengadilan dapat menerima adanya mediasi penal, baik
yang dilakukan sebelum atau pada saat persidangan yang hasilnya dapat
digunakan untuk meringankan putusan. Formulasi mediasi penal di masa yang
akan datang harus dilakukan dalam sistem peradilan pidana.
Kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah ide mediasi
penal terdapat dalam nilai-nilai akar budaya bangsa yang hidup dalam masyarakat
Indonesia yang mengedepankan musyawarah mufakat. Formulasi peraturan
perundang-undangan saat ini belum mengakomodasi mediasi penal sebagai
bentuk penyelesaian perkara pidana di luar proses peradilan. Penyelesaian
perkara pidana melalui mediasi penal dapat dilakukan dengan jalan diskresi atau
diversi. Pengaturan mediasi penal di masa mendatang harus dimasukan dalam
hukum pidana metriil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.
Penerapan mediasi penal dalam perkara pidana telah sesuai dengan
perkembangan hukum dalam masyarakat yang bertujuan untuk mencapai
keadilan Pancasila.
Kata kunci: Konstruksi, Mediasi Penal, Keadilan Pancasila.