KHAMIM, MOHAMAD (2017) REKONSTRUKSI KEWENANGAN EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)BERBASIS NILAI KESEJAHTERAAN. Doctoral thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
|
Text
COVER_1.pdf Download (77kB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK_1.pdf Download (85kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI_1.pdf Download (86kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I_1.pdf Download (325kB) | Preview |
|
Text
BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only Download (298kB) |
||
Text
BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only Download (432kB) |
||
Text
BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only Download (159kB) |
||
Text
BAB V_1.pdf Restricted to Registered users only Download (341kB) |
||
|
Text
DAFTAR PUSTAKA_1.pdf Download (128kB) | Preview |
Abstract
Kewenangan eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan pemerintahan yang baik berbasis nilai kesejahteraan mengisyaratkan bahwa eksekutif dan legislatif sebagai badan penyelenggara negara dan pengemban amanah untuk mengelola urusan publik harus mendahulukan kepentingan yang bersifat umum dan menjaga kemaslahatan masyarakat banyak di atas kepentingan perorangan dan golongan. Semangat dari UU No 23 Tahun 2014 ini adalah memaksimalkan peranan pemerintah daerah agar mampu melaksanakan kewenangannya yang berorientasi pelayanan dasar bukan kekuasaan semata. Dengan kondisi tersebut, mau tidak mau, peran serta masyakarat dalam hal pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis pelayanan publik. Kewenangan eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dalam perspektif UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belum berjalan dengan baik karena terjadinya praktek hubungan kemitraan yang kebablasan, khususnya dalam hal penyusunan APBD yang terkesan mengedepankan kepentingan pribadi atau kelompok. Legislatif sebagai lembaga pengemban tugas fungsi pengawasan berperan dalam mewujudkan good governance yang bercirikan pemerintahan yang transparansi, akuntabel, partisipatif, efektif, efisien, responsif, Namun dengan peran fungsi yang cukup luas dapat menimbulkan konflik antara eksekutif dan legislatif (pemerintah daerah), khususnya kepala daerah Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk kewenangan eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dalam perspektif UndangUndang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk menemukan kelemahan-kelemahan kewenangan eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance)saat ini, dan untuk menganalisis rekonstruksi kewenangan eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance)dengan berbasis nilai kesejahteraan. Hasil penelitian dilakukan dengan cara melakukan rekonstruksi kewenangan eksekutif dan legislatif dalam pemerintahan yang baik berbasis nilai kesejahteraan dengan melakukan efisiensi dan efektifitas kewenangan eksekutif dan legislatif yang mampu meningkatkan pelayanan masyarakat dan kesejahteraan rakyat. Adapun rekonstruksi hukumnya dengan melakukan perubahan Pasal 63 ayat (1), Pasal 65 ayat (1) huruf (f), Pasal 66 ayat (3) dan penambahan ayat (4), Pasal 88 UU No. 23 Tahun 2014. Untuk menghindari kepala daerah yang cenderung abaikan publik, mengurusi kepentingannya sendiri bila dibandingkan dengan kepentingan publik/rakyat, pemilihan kepala daerah oleh rakyat itu yang paling benar dan DPRD yang bertugas mengawasi jalannya pemerintahan karena DPRD juga dipilih rakyat. Sehingga Pasal 101 ayat (1) huruf d dan penambahan d1, dan Pasal 154 ayat (1) huruf d dan penambahan huruf d1 UU No. 23 Tahun 2014. Kata Kunci : Rekonstruksi, Kewenangan Eksekutif dan Legislatif, Pemerintahan yang Baik, Nilai Kesejahteraan.
Item Type: | Thesis (Doctoral) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum |
Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
Date Deposited: | 04 Dec 2017 02:39 |
Last Modified: | 04 Dec 2017 02:39 |
URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/8676 |
Actions (login required)
View Item |