HETIYASARI, HETIYASARI (2017) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA ISTRI DALAM PERKAWINAN DENGAN PEMBUATAN PERJANJIAN KAWIN YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS BAIK SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN PERMASALAHANNYA. Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
|
Text
COVER_1.pdf Download (259kB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK_1.pdf Download (13kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI_1.pdf Download (105kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I_1.pdf Download (400kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only Download (360kB) |
|
|
Text
BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only Download (299kB) |
|
|
Text
BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only Download (91kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA_1.pdf Download (240kB) | Preview |
Abstract
Perkawinan merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai dasar kehidupan masyarakat dan Negara. Perjanjian perkawinan merupakan persetujuan antara calon suami atau istri, untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Pembuatan Akta Perjanjian Kawin di hadapan Notaris baik sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimungkinkan para pihak untuk melakukan penyimpangan mengenai pengelolaan harta saat perkawinan dilangsungkan dengan membuat perjanjian perkawinan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap harta istri dalam perjanjian kawin yang dibuat di hadapan Notaris sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974? 2) bagaimanakah kendala-kendala pelaksanaan perjanjian kawin yang dibuat di hadapan notaris sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan solusinya? 3) bagaimanakah wewenang dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, sumber data yaitu data primer dan sekunder, metode pengumpulan data menggunakan dengan cara studi pustaka, metode analisa data dengan analisa kualitatif. Hasil penelitian: 1) perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan kawin hanya dapat dilakukan saat dilangsungkannya perkawinan. Sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata dan Undang-undang Perkawinan pada Pasal 29 isi perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik dengan memperhatikan ketentuan undang-undang, agama, norma-norma kesusilaan dan ketertiban umum. 2) Kendala dalam pelaksanaan perjanjian kawin dengan tidak adanya itikad baik dari para pihak serta tidak dimasukkannya hak-hak dan kewajiban dalam perjanjian kawin. Solusinya, sebaiknya Notaris memastikan bahwa akta yang dibuatnya telah didaftarkan dikantor yang berwenang agar akta yang dibuatnya dipastikan sebagai akta otentik sehingga tidak merugikan para pihak. 3) Wewenang dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta yang dibuatnya adalah sebatas isi perjanjian yang telah memenuhi syaratsyarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, maka ia tidak dapat dituntut dipengadilan. Saran dalam penelitian ini adalah perjanjian kawin pada dasarnya menganut asas kebebasan para pihak, maka sebaik dicantumkan klausul pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa harta dalam perkawinan. Bagi notaris sebaiknya memastikan bahwa akta yang dibuatnya telah didaftarkan dikantor yang berwenang agar akta yang dibuat hanya sebagai akta perjanjian dibawah tangan. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Harta istri dalam perkawinan, Notaris
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan |
| Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
| Date Deposited: | 04 Dec 2017 02:36 |
| Last Modified: | 04 Dec 2017 02:36 |
| URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/8663 |
Actions (login required)
 |
View Item |
