Pramesti, Made Dwi (2017) KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS DALAM MENGELUARKAN SURAT PERINTAH KEPADA NOTARIS TERHADAP PENGEMBALIAN DOKUMEN KLIEN (STUDI KASUS BERITA ACARA PEMERIKSAAN NOMOR UM.MPDN.JAKSEL/07.15.09). Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
|
Text
COVER_1.pdf Download (293kB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK_1.pdf Download (10kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI_1.pdf Download (83kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I_1.pdf Download (340kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only Download (463kB) |
|
|
Text
BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only Download (79kB) |
|
|
Text
BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only Download (8kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA_1.pdf Download (96kB) | Preview |
Abstract
Sejatinya yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dalam pelaksanaanya Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris yaitu Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat. Majelis Pengawas Daerah adalah lembaga pertama yang mengawasi Notaris, Majelis Pengawas Daerah menerima laporan dari masyarakat tentang adanya pelanggaran kode etik atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris dan berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap Notaris tersebut. Adanya Surat Perintah kepada Notaris terhadap pengembalian dokumen klien yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris memunculkan permasalahan yaitu Bagaimanakah Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Dalam Mengeluarkan Surat Perintah Kepada Notaris Terhadap Pengembalian Dokumen Klien dan Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewenangan Majelis Pengawas Daerah dalam mengeluarkan Surat Perintah kepada Notaris terhadap Pengembalian Dokumen Klien. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada penguraian serta penafsiran data yang dikaitkan dengan kaidah-kaidah hukum atau doktrin-doktrin yang dianut dan dijadikan pedoman untuk diterapkan pada masalah penelitian. Hasil penelitian ini adalah bahwa Majelis Pengawas Daerah Notaris melampaui kewenangannya dalam mengeluarkan Surat Perintah kepada Notaris terhadap Pengembalian Dokumen Klien karena tidak sesuai dengan kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris yang tertuang dalam UUJN dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 40 Tahun 2015 dimana disebutkan bahwa yang mempunyai wewenang untuk memberikan keputusan dan menjatuhkan sanksi adalah Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, hasil penelitian selanjutnya adalah bahwa Surat Perintah Kepada Notaris Terhadap Pengembalian Dokumen Klien dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Selatan setelah mempertimbangkan keterangan pelapor tentang kronologis dari kasus ditahannya dokumen-dokumen berharga milik pelapor FXCB, Surat Permohonan Pengembalian Dokumen dari Pelapor melalui Kuasanya kepada Notaris HP,SH. yang bermaksud mengambil surat-surat asli yang ada di kantor Notaris HP,SH. dan pertemuan Sidang Pengaduan Masyarakat oleh Majelis Pengawas Daerah. Majelis Pengawas Daerah sebagai lembaga di tingkat pertama yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja notaris semestinya melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai ketentuan UUJN dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia yang mengatur hal tersebut dan Notaris melaksanakan dan mentaati isi surat teguran dan perintah dari Majelis Pengawas tersebut. Kata Kunci: Kewenangan, Majelis Pengawas Daerah Notaris, Surat Perintah Pengembalian Dokumen
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan |
| Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
| Date Deposited: | 04 Dec 2017 02:35 |
| Last Modified: | 04 Dec 2017 02:35 |
| URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/8654 |
Actions (login required)
 |
View Item |
