HARMONISASI DALAM PENGATURAN SURAT KETERANGAN WARIS OLEH NOTARIS BERDASARKAN SURAT DIREKTORAT PENDAFTARAN TANAH DITJEN AGRARIA DEPDAGRI NOMOR :Dpt/12/63/12/69, DALAM PERSPEKTIF SOCIOLEGAL

Muthohar, Ahmat (2017) HARMONISASI DALAM PENGATURAN SURAT KETERANGAN WARIS OLEH NOTARIS BERDASARKAN SURAT DIREKTORAT PENDAFTARAN TANAH DITJEN AGRARIA DEPDAGRI NOMOR :Dpt/12/63/12/69, DALAM PERSPEKTIF SOCIOLEGAL. Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.

Preview	Text COVER_1.pdf Download (546kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK_1.pdf Download (100kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI_1.pdf Download (170kB) | Preview
Preview	Text BAB I_1.pdf Download (700kB) | Preview
	Text BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only Download (705kB)
	Text BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only Download (375kB)
	Text BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only Download (106kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA_1.pdf Download (157kB) | Preview

Abstract

Dengan diangkatnya judul Harmonisasi Dalam Pengaturan Surat Keterangan Waris Oleh Notaris Berdasarkan Surat Direktorat Pendaftaran Tanah Ditjen Agraria Depdagri Nomor :Dpt/12/63/12/69, Dalam Perspektif Socio legal maka diangkatlah masalah bahwa: 1. Mengapa terjadi perbedaan pengaturan surat keterangan warisoleh Notaris berdasarkan Surat Direktorat Pendaftaran Tanah Ditjen Agraria Depdagri Nomor : Dpt /12/63/12/69, 2. Bagaimana konsep ideal pengaturan surat keterangan waris oleh Notaris berdasarkan Surat Direktorat Pendaftaran Tanah Ditjen Agraria Depdagri Nomor : Dpt /12/63/12/69, dengan menggunakan metode penelitian yaitu yang pertama dengan cara pendekatan secara socio legal dilakukan dengan melihat kenyataan di dalam masyarakat, kedua yaitu dengan cara mencari data yang seteliti mungkin tentang suatu gejala social atau fenomena yang terjadi di masyarakat, yang ketiga mengumpulkan data yang di peroleh melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan teori-teori yang berhubungan erat dengan permasalahan sepertihalnya data sekunder yang meliputi BahanHukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, danBahanHukumTersier, yang keempat dengan teknik Analis Data yang diperoleh dari studi di lapangan secara deskriptif kualitatif, yang kelima dengan mevalidasi data dengan metode triangulasi untuk mencari ketepatan strategi dengan hasil yang ingin dicapai sehingga menghasilkan kesimpulan pembuatan Surat Keterangan Waris ma h terjadi pendiskriminasian dan kelemahan karena Peraturan Mentri Agraria tidak bias memberikan kewenangan hanya kepada Notaris sajalah untuk pembuatan Surat Keterangan Waris padahal Notaris lebih memahami tentang waris karena menempuh ilmu hokum dibandingkan dengan instansi yang lainnya dan Notaris lebih melakukan penelitian terlebih dahulu sebelum bertindak. Upaya untuk mencari keselarasan sehinnga terjadi keseragaman dalam hal pembuatan Surat Keterangan Waris perlu adanya konsep yang ideal siapa yang ditunjuk satu instansi yang diberikewenangan dalam pembuatan Surat Keterangan Waris agar sengketa yang banyak ditimbulkan akibat waris dalam hal peralihan hak saat pendaftaran tanah tidak terjadi lagi dan memberikan kepastian hukum terhadap semua elemen masyarakat mengingat Negara kita adalah Negara kesatuan. Kata kunci: Waris, Notaris, danAgraria

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	04 Dec 2017 02:31
Last Modified:	04 Dec 2017 02:31
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/8631

Actions (login required)

View Item