Santi, Lia Ira (2017) ANALISIS KEWAJIBAN NOTARIS DALAM MELAKUKAN PELAPORAN PEMBAYARAN PAJAK SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMER 42 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KETIGA UNDANG-UNDANG NOMER 8 TAHUN 1983 TENTANG PPN DAN PPnBM (UUPN). Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
|
Text
COVER_1.pdf Download (344kB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK_1.pdf Download (100kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI_1.pdf Download (180kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I_1.pdf Download (364kB) | Preview |
|
Text
BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only Download (522kB) |
||
Text
BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only Download (217kB) |
||
Text
BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only Download (104kB) |
||
|
Text
DAFTAR PUSTAKA_1.pdf Download (303kB) | Preview |
Abstract
Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus-menerus yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, salah satu sumber pendapatan negara adalah pajak. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa salah satu penopang pendapatan nasional yaitu berasal dari penerimaan pajak yang menyumbang sekitar 70 % dari seluruh penerimaan negara. Pajak memiliki peran yang sangat vital dalam sebuah negara, tanpa pajak kehidupan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik. Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), pembayaran para pegawai negara dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari pajak. Semakin banyak pajak yang dipungut maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun. Karena itu, pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sebagai seorang yang berperan sebagai penyumbang pajak yakni sebagai Pengusaha Kena Pajak, Notaris dianggap sering menerima klien yang datang untuk mendapat legalisasi dari akta dan dokumentasi yang sah didepan hukum. Selain dituntut untuk dapat menjelaskan akibat-akibat hukum jasanya tersebut, notaris juga perlu menyampaikan bahwa apa yang dilakukan karena jasa notaris akan ada aspek pajak yang akan timbul antara lain adalah Pajak Kata kunci : Pajak,Notaris sebagai Pengusaha Kena Pajak.Pengusaha
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan |
Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
Date Deposited: | 04 Dec 2017 02:31 |
Last Modified: | 04 Dec 2017 02:31 |
URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/8628 |
Actions (login required)
View Item |