Jatmiko, Jatmiko (2017) INDEPENDENSI JAKSA SEBAGAI PENUNTUT UMUM DALAM PELAKSANAAN PEDOMAN TUNTUTAN PIDANA (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Pekalongan). Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
|
Text
COVER_1.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK_1.pdf Download (968kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI_1.pdf Download (981kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unissula.ac.id/8549/4/Halaman%20Pernyataan%20Publikasi.jpg)
|
Image
Halaman Pernyataan Publikasi.jpg Download (185kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I_1.pdf Download (1MB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
|
Text
BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
|
Text
BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA_1.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
Tesis ini membahas tentang Independensi Jaksa Sebagai Penuntut Umum Dalam Pelaksanaan Pedoman Tuntutan Pidana (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan) mengandung makna bahwa penentuan berat ringannya tuntutan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa merupakan tugas dan wewenang JPU, bukan tugas dan wewenang lembaga kejaksaan. Pengamatan penulis terhadap pelaksaan penuntutan pidana yang dilakukan oleh JPU di Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan menunjukkan, bahwa penentuan tuntutan pidana terhadap perkara tindak pidana Narkotika atas nama terdakwa Hendra Harnowo Bin Arif Budiman Nomor Perkara : PDM 84/Pekal/Euh.2/12/2015 bukan berada di tangan JPU, melainkan berada di tangan pimpinan kejaksaan, bahkan berada di tangan Jaksa Tinggi, sementara JPU hanya berhak mengajukan usul kepada Kepala Kejaksaan Negeri. Berdasarkan usul JPU, Kepala Kejaksaan Negeri mengajukan usul lagi kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Praktik penentuan tuntutan pidana di kejaksaan di atas didasarkan pada Rencana Tuntutan Pidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, sementara data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui metode pengumpulan data dengan teknik studi kepustakaan, Setelah data terkumpul, maka diolah dengan cara editing dan sistematisasi. Selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan derkriptif analitis, yaitu mencari dan menemukan hubungan antar data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan landasan teori yang ada dan yang dipakai, sehingga memberikan penggambaran konstruktif mengenai permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka disusun kesimpulan sebagai berikut : Hasil penelitian menerangkan dengan adanya kebijakan rentut, maka kemandirian Jaksa sebagai penuntut umum menjadi tidak bebas dan mandiri, sebaiknya dimasa yang akan datang Jaksa bisa mandiri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, sehingga perlu dilakukan perubahan tentang prosedur dan mekanisme kebijakan rentut serta meningkatkan kualitas maupun integritas dari Jaksa sehingga akan terbentuk pribadi Jaksa yang profesional dan bertanggungjawab. Kata kunci : Independensi, Jaksa Penuntut Umum, Pedoman Tuntutan Pidana
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
| Date Deposited: | 29 Nov 2017 02:56 |
| Last Modified: | 29 Nov 2017 02:56 |
| URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/8549 |
Actions (login required)
 |
View Item |
