Praktek di lapangan menunjukkan bahwa pendaftaran secara elektronik (sistem online) masih menimbulkan kebingungan dan keraguan tentang keabsahan (legalitas) sertipikat jaminan fidusia. Berdasarkan latar belakang masalah, dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut : (1) Bagaimana implementasi pendaftaran jaminan fidusia sebelum diberlakukannya sistem pendaftaran fidusia online ? (2) Bagaimana implementasi pendaftaran jaminan fidusia online terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (3)Hambatan apasaja yang dihadapi dalam implementasi pendaftaran jaminan fidusia online ?
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis implementasi pendaftaran jaminan fidusia sebelum diberlakukannya sistem pendaftaran fidusia online, untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pendaftaran jaminan fidusia online terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang dihadapi dalam implementasi pendaftaran jaminan fidusia online
Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan yuridis empiris (empiric legal research). Dalam penulisan tesis ini spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk manusia, keadaan/gejala-gejala lainnya.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pendaftaran jaminan fidusia sebelum diberlakukannya sistem pendaftaran fidusia online, melalui pendaftaran jaminan fidusia di Kasubid Pendaftaran Jaminan Fidusia. Dokumen fisik yang harus di bawa adalah akta notariil jaminan fidusia berikut dokumen- dokumen yang menyertai. Implementasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Online terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dengan cara permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia yang telah memenuhi ketentuan memperoleh bukti pendaftaran.Hambatan yang dihadapi dalam implementasi pendaftaran jaminan fidusia online, yaitu: Penerima Fidusia Masih kurang Paham tentang pendaftaran online. Solusi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah adalah dengan melakukan sosialisasi berkaitan dengan pendaftaran jaminan fidusia secara onlie. Adanya pendaftaran ganda yang berasal dari sistem manual dan online. Solusi yang dilakukan adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah, melakukan penarikan/pembatalan salah satu barcode agar sistem pendaftaran dan pencetakan sertipikat jaminan fidusi dapat dilanjutkan. Notaris yang belum banyak menguasai cara pendaftaran secara online. Solusi yang dilakukan yaitu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah secara rutin memberikan penyuluhan, bimbingan teknis kepada Notaris agar dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara online dapat berjalan dengan baik.

Kata Kunci : Implementasi, Fidusia Online, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia.