Wahyuningrum, Sri (2017) KEBIJAKAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU MELALUI ORGANISASI BANTUAN HUKUM DI WILAYAH JAWA TENGAH. Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
|
Text
COVER_1.pdf Download (915kB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK_1.pdf Download (11kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI_1.pdf Download (83kB) | Preview |
|
|
Text
PUBLIKASI.pdf Download (254kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I_1.pdf Download (177kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only Download (353kB) |
|
|
Text
BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only Download (475kB) |
|
|
Text
BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only Download (11kB) |
|
|
Text
DFATAR PUSTAKA_1.pdf Download (22kB) | Preview |
Abstract
Pendanaan bantuan hukum rdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sedangkan besaran anggaran yang dialokasikan untuk pemberian bantuan hukum sangat terbatas. Permasalahan dirumuskan sebagai berikut (1) Bagaimanakah pelaksanaan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu melalui organisasi bantuan hukum di wilayah Jawa Tengah ? (2) Apa sajakah kendala yang dihadapi dan solusinya dalam pelaksanaan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu melalui organisasi bantuan hukum di wilayah Jawa Tengah ? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dalam penulisan tesis ini spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk manusia, keadaan/gejala-gejala lainnya. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu melalui organisasi bantuan hukum di wilayah Jawa Tengah telah dilakukan oleh Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah melalui pemberian bantuan dana kepada organisasi bantuan hukum. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu melalui organisasi bantuan hukum di Wilayah Jawa Tengah, yaitu : (1) Anggaran Bantuan Hukum yang Terbatas, sehingga untuk mengatasi Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Jawa Tengah dalam penyaluran dana bantuan hukum, menerapkan sistem proporsional dan selektivitas, (2) Minimnya Organisasi Bantuan Hukum yang Terakreditasi, sehingga untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Jawa Tengah, terus mendorong organisasi bantuan hukum yang belum terakreditasi di wilayah-wilayah kabupaten kota di seluruh Provinsi Jawa Tengah untuk segera memenuhi persyaratan, (3) Jumlah Advokat yang belum memadai dalam satu Organisasi Bantuan Hukum, sehingga untuk mengatasi kendala tersebut, pihak Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Jawa Tengah mendorong organisasi bantuan hukum untuk menjalin kerjasama dengan para advokat serta memperbanyak paralegal untuk pendampingan. Kata Kunci : Kebijakan Kementerian Hukum Dan HAM, Bantuan Hukum, Masyarakat Tidak Mampu, Organisasi Bantuan Hukum, Jawa Tengah
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
| Date Deposited: | 29 Nov 2017 02:54 |
| Last Modified: | 29 Nov 2017 02:54 |
| URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/8527 |
Actions (login required)
 |
View Item |
