KEDUDUKAN HUKUM PARALEGAL DALAM PENDAMPINGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM

Kusumaningrum, Nurwita (2017) KEDUDUKAN HUKUM PARALEGAL DALAM PENDAMPINGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM. Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.

Preview	Text COVER_1.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK_1.pdf Download (105kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI_1.pdf Download (84kB) | Preview
Preview	Text [PUBLIKASI NURWITA.pdf Download (254kB) | Preview
Preview	Text BAB I_1.pdf Download (345kB) | Preview
	Text BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only Download (582kB)
	Text BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only Download (457kB)
	Text BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only Download (11kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA_1.pdf Download (20kB) | Preview

Abstract

LBH atau ormas yang memberi layanan bankum dapat melakukan rekrutmen kepada advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum untuk dijadikan sebagai tenaga, sebagaimana dalam Pasal 9 UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bankum. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana kedudukan hukum paralegal dalam pendampingan hukum bagi masyarakat tidak mampu? (2)Kendala apa saja yang dihadapi paralegal dalam pendampingan hukum bagi masyarakat tidak mampu serta bagaimana solusinya ? Tujuan yang dicapai dalam penelitian ilmiah sebagai berikut : (1) mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum paralegal dalam pendampingan hukum bagi masyarakat tidak mampu ditinjau dari UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bankum, (2)mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi paralegal dalam pendampingan hukum bagi masyarakat tidak mampu dalam praktek serta bagaimana solusinya. Metode penelitian yang dipergunakan adalah yuridis-normatif. Yaitu memberikan gambaran rinci, sistematis dan mengenai hal yang diteliti. Hasil penelitian ilmiah ini disimpulkan kedudukan hukum paralegal dalam pendampingan hukum bagi masyarakat tidak mampu ditinjau dari UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bankum, tidak secara tegas mengatur mengenai paralegal. Secara khusus pengaturan Paralegal dapat ditemui dalam Permenkumham No. 10 Thn 2011. Kendala, solusi yang dihadapi paralegal dalam pendampingan hukum bagi masyarakat tidak mampu dalam praktek, yaitu : (1) Tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan dan peran Paralegal secara khusus, (2) Tidak adanya Perhatian dari Pemerintah terhadap keberadaan Paralegal, (3) Minimnya jumlah Paralegal dalam OBH melakukan perekrutan dan pelatihan dasar kepada sukarelawan yang membantu masyarakat kurang mampu. Kata Kunci : Kedudukan, Paralegal, Pendampingan Hukum, Masyarakat Tidak Mampu

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	28 Nov 2017 02:26
Last Modified:	28 Nov 2017 02:26
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/8519

Actions (login required)

View Item