ANALISIS HUKUM SYARAT MENJADI WALI NIKAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 11 TAHUN 2007

Riyadi, Slamet (2017) ANALISIS HUKUM SYARAT MENJADI WALI NIKAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 11 TAHUN 2007. Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.

Preview	Text COVER_1.pdf Download (415kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK_1.pdf Download (134kB) | Preview
Preview	Text Pernyataan Publikasi.pdf Download (123kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI_1.pdf Download (113kB) | Preview
Preview	Text BAB I_1.pdf Download (333kB) | Preview
	Text BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only Download (552kB)
	Text BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only Download (383kB)
	Text BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only Download (157kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA_1.pdf Download (210kB) | Preview

Abstract

Syarat menjadi wali nasab menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 18 (2) tentang Pencatatan Nikah berbeda dengan pemahaman fiqih di Indonesia karena adanya tambahan syarat umur minimal 19 tahun. Sementara secara sosiologis wali cukup dengan rumusan baligh secara fiqih. Penghulu selaku Aparatur Sipil Negara di level terbawah diharapkan dapat mengamankan kebijakan pemerintah tersebut. Persoalan dalam kajian ini yaitu bagaimana implementasi PMA Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 18 di Kabupaten Jepara, kendala dan solusinya. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode pendekatan yuridis-sosiologis. Pengumpulan data menggunakan tipe diskripsi analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PMA tersebut terdapat 2 (dua) pendapat, pertama, setuju dengan PMA Nomor 11 Tahun 2007 dan yang kedua, tidak setuju dan memilih menggunakan Kompilasi Hukum Islam. Kebijakan pemerintah menambahan syarat 19 tahun bagi wali nasab adalah agar persoalan yang urgen seperti perwalian tidak dilaksanakan oleh anak-anak hanya karena sudah pernah mimpi basah. Langkah penguatan PMA Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 18 dapat ditempuh dengan memberikan pemahaman konseptual-metodologis baik menurut hukum positif dengan teori hukum murni dan asas lex specialis deroget lex generais, maupun menurut hukum Islam teori ijtihad komtemporer . . Kata kunci : PMA Nomor 11 Tahun 2007, syarat wali, perkawinan.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	28 Nov 2017 02:01
Last Modified:	28 Nov 2017 02:01
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/8497

Actions (login required)

View Item