Penegakan hukum terhadap tindak pidana politik uang digunakan semata-mata untuk menjamin semua hak warga Negara untuk melakukan proses demokrasi yang sesuai dengan amanah konstitusi, penegakan hukum terhadap politik uang menjadi cara untuk membangun karakter masyarakat yang bersih dan terhindar dari budaya prilaku korup hal ini sudah menjadi penyakit masyarakat di Indonesia yang perlu di tindak secara tegas, karena politik uang dilakukan secara tersrtuktur, sistematis, dan massif kejahatan politik uang merupakan tindak pidana luar biasa maka dalam penegakannya juga memerlukan cara yang khusus.
Berdasarkan uraian ini maka terdapat beberpa hal yang menjadi permasalahan, Bagaimana politik uang pada pemilu di Kabupaten Semarang, Sanksi pidana terhadap pelaku Politik Uang di Pengadilan Negeri Ungaran. Penelitian ini menggunakan antara penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library research) dalam menyelesaikan masalah ini maka di gunakan metode penelitian deskriptif analisis dan yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang mengacu perundang-undangan atau hukum positif yang memberikan implementasi terhadap penegakan hukum di masyarakat,
Penelitian ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum dan data-data yang ada dilapangan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana politik uang perlu di lakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan gakumdu juga lembaga-lembaga yang ada di pemilu yaitu panwaslu, bawaslu, dan KPU dalam upaya penegakan perlu pembuktian-pembuktian dan alat bukti yang jelas dan proses peradilan yang secara cepat.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Politik Uang, Pemilu.