Syakir, Mat (2017) TINJAUAN YURIDIS TENTANG STATUS TANAH BENGKOK DI DESA BULUSARI KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK. Undergraduate thesis, Fakultas Ekonomi UNISSULA.
|
Text
1.cover.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
2. Abstrak.pdf Download (12kB) | Preview |
|
|
Text
3. Daftar Isi.pdf Download (292kB) | Preview |
|
|
Text
4. BAB 1.pdf Download (205kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
5. BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (340kB) |
|
|
Text
6. BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (245kB) |
|
|
Text
7. BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (20kB) |
|
|
Text
8. Daftar Pustaka.pdf Download (452kB) | Preview |
Abstract
Ketentuan Pasal VI menegaskan bahwa tanah bengkok merupakan tanah hak pakai yang diberikan desa kepada kepala desa dan perangkat desa. Dari pengertian jual beli dan ketentuan Pasal VI UUPA diatas, terjadi benturan dalam pelaksanaan jual-beli tanah bengkok tersebut. Mengingat tanah bengkok bukanlah tanah hak milik kepala desa atau perangkat desa, tetapi hanya hak pakai yang diberikan sebagai kompensasi gaji atas jabatan dan pekerjaannya padahal unsur utama dalam proses jual-beli adalah adanya peralihan hak milik penjual kepada pembeli. Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui status hukum tanah bengkok setelah lahirnya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA), untuk mengetahui pengelolaan tanah bengkok dan untuk mengetahui akibat hukum dari peralihan hak atas tanah bengkok di Desa Bulusari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Jawa Tengah. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Metode analisis data dalam penulisan skripsi ini menggunakan analisis data kualitatif. Kesimpulan yang dapat diambil adalah Tanah bengkok merupakan tanah desa yang diberikan desa kepada pamong desa dan/ atau aparat desa sebagai kompensasi gaji yang diberikan oleh desa atas pekerjaan dan jabatan yang diemban oleh pamong desa dan/atau perangkat desa, Tanah bengkok merupakan tanah adat yang dulunya merupakan tanah kerajaan yang mempunyai pemerintahan sendiri. Dengan kata lain bahwa tanah bengkok adalah tanah bekas swapraja. Maka tanah bengkok adalah tanah bersama milik warga yang kepemilikannya adalah milik desa dan Sesuai dengan kesepakatan dari perjanjian jual beli hak tersebut diatas yang bertujuan untuk ditempati dan dikelola maka hak yang melekat pada pihak pembeli hak (warga) adalah Hak Guna Bangunan Sesuai dengan kesepakatan dari perjanjian jual beli hak tersebut diatas yang bertujuan untuk ditempati dan dikelola maka hak yang melekat pada pihak pembeli hak (warga) adalah Hak Guna Bangunan. Kata kunci: Tanah Bengkok, Pengelolaan Tanah Bengkok.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
| Date Deposited: | 28 Nov 2017 01:58 |
| Last Modified: | 28 Nov 2017 01:58 |
| URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/8476 |
Actions (login required)
 |
View Item |
