Budiawan, Imam (2017) PELAKSANAAN REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA PADA TAHAP PENYIDIKAN PASCA BERLAKUNYA PERATURAN BERSAMA TENTANG PENANGANAN PECANDU NARKOTIKA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA REHABILITASI (Studi Kasus Di BNN Provinsi Jawa Tengah). Undergraduate thesis, Fakultas Ekonomi UNISSULA.
|
Text
1. Cover.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
2. Abstrak.pdf Download (157kB) | Preview |
|
|
Text
3. Daftar Isi.pdf Download (107kB) | Preview |
|
|
Text
4. BAB 1.pdf Download (213kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
5. BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (322kB) |
|
|
Text
6. BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (312kB) |
|
|
Text
7. BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (114kB) |
|
|
Text
8. Daftar Pustaka.pdf Download (184kB) | Preview |
|
|
Text
PUBLIKASI_1.pdf Download (567kB) | Preview |
Abstract
Pada prinsipnya pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika adalah “orang sakit” yang wajib menjalani pengobatan dengan menempatkan mereka di lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial. Memidanakan penyalahguna Narkotika tanpa memperhatikan “sakitnya” bukanlah langkah yang tepat karena mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan. Oleh karena itu harus ada paradigma baru dalam penanganan pecandu narkoba. Dalam menangani pecandu narkoba, aparat penegak hukum harus berorientasi kepada sanksi tindakan berupa rehabilitasi demi menyelamatkan masa depan mereka. Untuk dapat memfungsikan peran hakim dalam memutus atau menetapkan rehabilitasi perlu dukungan dari aparat penegak hukum yang lain. Dalam penulisan skripsi ini, penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu cara penelitian yang menggambarkan secara sistematis, aktual, akurat dan lengkap tentang persoalan yang diteliti dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian bertujuan untuk memperoleh data primer dan data sekunder melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pecandu narkotika yang melaporkan diri secara sukarela ke BNN akan diteruskan ke Institusi Penerima Wajib Lapor untuk dilakukan asesmen guna direhabilitasi medis dan/atau sosial, tidak akan dilakukan tuntutan pidana. Sedangkan bagi tersangka pecandu narkotika yang ditangkap dapat direhabilitasi medis dan/atau sosial setelah memperoleh hasil asesmen dari tim asesmen terpadu. Pada akhirnya ketika tim asesmen terpadu mengarahkan tersangka pecandu narkotika menjalani rehabilitasi, maka tersangka selanjutnya ditempatkan di IPWL yang ditunjuk Kemensos untuk menjalani rehabilitasi baik medis maupun sosial. Adapun kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkotika seperti kurangnya pengetahuan masyarakat, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa para pecandu atau pemakai narkotika tidak dipenjara (dihukum) oleh polisi apabila keluarga tersebut melaporkan/membawa anaknya ke pusat rehabilitasi atau kantor BNN. Dalam menanggulangi kendala pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkotika, BNNP Jawa Tengah pun berupaya untuk berkoordinasi dengan pihak instansi terkait dalam program rehabilitasi untuk mesosialisasikan serta menguatkan program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika. Kata Kunci : rehabilitasi, pecandu narkotika, penyidik
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
| Date Deposited: | 28 Nov 2017 01:54 |
| Last Modified: | 28 Nov 2017 01:54 |
| URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/8474 |
Actions (login required)
 |
View Item |
