ANALISIS YURIDIS PENENGGELAMAN KAPAL ASING OLEH KEMENTRIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA MEMBERANTAS ILLEGAL FISHING DI INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERNASIONAL

Agulegistin, Meta (2017) ANALISIS YURIDIS PENENGGELAMAN KAPAL ASING OLEH KEMENTRIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA MEMBERANTAS ILLEGAL FISHING DI INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERNASIONAL. Undergraduate thesis, Fakultas Ekonomi UNISSULA.

Preview	Text 1.COVER.pdf Download (637kB) | Preview
Preview	Text 2. Abstrak.pdf Download (131kB) | Preview
Preview	Image meta_0005.jpg Download (565kB) | Preview
Preview	Text 3. Daftar Isi.pdf Download (205kB) | Preview
Preview	Text 4.BAB I.pdf Download (638kB) | Preview
	Text 5. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (339kB)
	Text 6. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (751kB)
	Text 7. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (213kB)
Preview	Text 8.DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (222kB) | Preview

Abstract

Wilayah kedaulatan Republik Indonesia memiliki daerah perairan yang luas. Selain menyimpan kekayaan hayati yang bisa digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, sumber daya alam bahari itu juga mnimbulkan masalah bagi Indonesia, utamanya illegal fishing yang menjadi ancaman besar bagi kedaulatan Republik Indonesia. Oleh karena itu pemerintah Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo melalui Kementrian Kelautan dan Perikanan yang dipimpin oleh Menteri Susi Pudjiastuti menggunakan langkah penenggelaman kapal bagi para pelaku illegal fishing agar para pelaku menjadi jera dan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap illegal fishing bila ditinjau dari kacamata hukum internasional, keabsahan penenggelaman kapal yang dilakukan pemerintah, dan dampaknya bagi hubungan Republik Indonesia dengan negara tetangga yang kapal warganya ditenggelamkan. Tipe penelitian ini adalah eksplanatif dengan menggunakan metode pendekatan studi undang-undang. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua penegakan hukum yang berbeda yakni jika illegal fishing terjadi di wilayah kedaulatan dan Zona Ekonomi Ekslusif dimana yang pertama memberikan hak penuh kepada negara pantai untuk menerapkan hukum nasionalnya sedangkan yang kedua harus melepaskan kapal beserta anak buah kapalnya, penenggelaman sah jika dilakukan di wilayah kedaulatan Indonesia dan tidak sah jika terjadi di Zona Ekonomi Ekslusif, serta penenggelaman itu tidak berdampak apapun terhadap hubungan Indonesia dengan negara lain karena penenggelaman kapal merupakan salah satu bentuk kebijakan Indonesia yang mencerminkan prinsip kedaulatan negara yang mana prinsip ini diakui oleh hukum internasional. Keywords: Illegal Fishing, Penenggelaman Kapal, Zona Ekonomi Ekslusif, Hubungan Internasional

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	24 Nov 2017 07:25
Last Modified:	24 Nov 2017 07:25
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/8466

Actions (login required)

View Item