Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban terhadap warga negara asing yang melakukan tindakan pelanggaran Undang-Undang yang berada di wilayah Indonesia, maka dilakukanlah sanksi tegas berupa deportasi. Deportasi merupakan tindakan pengusiran terhadap warga negara asing agar dapat meminimalisir dampak negatif akibat keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada di wilayah Indonesia.
Pendeportasian yang dilakukan oleh Rumah Detensi Imigrasi terhadap warga negara asing merupakan salah satu kegiatan dari peran Rumah Detensi Imigrasi dalam pemberian sanksi administratif dan dalam pelaksanaan pendeportasian terhadap warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI. 1917-OT. 01. 01 Tahun 2013 Tentang Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi.
Di dalam hukum internasional telah disinggung mengenai bagaimana seharusnya pendeportasian dilakukan agar tidak terjadi kesenjangan antarnegara yang melakukan deportasi dengan negara di mana warga negara negara yang dideportasi tersebut berasal. Pelaksanaan pendeportasian di Rumah Detensi Imigrasi khususnya di Semarang diwujudkan dengan cara berpedoman penuh dan selalu mentaati hukum internasional demi terciptanya suatu hubungan positif dengan negara lain.
Dalam penelitiannya, penulis menggunakan metode yuridis sosiologis. Metode ini dilakukan dengan cara meneliti langsung rumusan masalah yang ada di Rumah Detensi Imigrasi Semarang. Hasil penelitian yang penulis dapatkan berupa Standar Operasional Prosedur yang harus ditaati oleh pegawai Rumah Detensi Imigrasi Semarang dalam proses pendeportasian warga negara asing ke negara asal dan pelaksanaan pendeportasian di Indonesia berdasarkan pada hukum internasional.

Kata Kunci : Standar Operasional Prosedur, Hukum Internasional, Rumah Detensi Imigrasi, Deportasi.