Wantono, Joko Kiky (2017) PENERAPAN SANKSI TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELANGGAR KODE ETIK KEPOLISIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR SEMARANG. Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
|
Text
COVER_1.pdf Download (599kB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK_1.pdf Download (12kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI_1.pdf Download (85kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I_1.pdf Download (163kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only Download (218kB) |
|
|
Text
BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only Download (286kB) |
|
|
Text
BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only Download (10kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA_1.pdf Download (65kB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini mengenai penerapan sanksi terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik di wilayah hukum Polres Semarang. Penelitian ini membahas tentang bentuk-bentuk pelanggaran kode etik yang terjadi wilayah Hukum Polres Semarang dan penerapan sanksi terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik di wilayah hukum Polres Semarang serta kendala-kendala dalam menerapkan sanksi terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik di wilayah hukum Polres Semarang dan bagaimana upaya mengatasinya. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah studi lapangan dan studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa bentuk-bentuk pelanggaran kode etik yang terjadi wilayah Hukum Polres Semarang adalah berupa perbuatan penyalahgunaan narkotika, penyalahgunaan wewenang, perbuatan asusila dan tidak masuk kerja tanpa ijin. Perbuatan tersebut merupakan pelanggaran dari Pasal 6 s/d Pasal 14 Perkap Polri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Penerapan sanksi terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik di wilayah hukum Polres Semarang dilakukan oleh Komisi Kode Etik Polri dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Perkap Polri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri,dan Perkap Polri Nomor 19 Tahun 2011. Dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelanggar, Komisi Kode Etik juga berpedoman pada keyakinannya dan didukung sekurang-kurangnya dua alat bukti. Sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggar bersifat kumulatif yaitu berupa sanksi etika dan sanksi administratif. Kendala-kendala dalam menerapkan sanksi terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik di wilayah hukum Polres Semarang adalah adanya interevensi dari atasan untuk mengatasi hal tersebut dengan memberikan penjelasan yang sedetail-detailnya mengenai pelanggaran yang telah dilakukan oleh terduga pelanggar kepada pimpinan, kurangnya pemahaman perangkat KKEP dalam pelaksanaan sidang KKEP diatasi dengan mengikuti kegiatan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) yang diselenggarakan oleh Bidang Hukum Polda Jateng dan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) dari Bid Propam serta Divpropam Mabes Polri setahun sekali. Adanya rasa kasihan ataupun sikap ewuh pekewuh dari perangkat KKEP terhadap keluarga terduga pelanggar diatasi dengan melihat perkembangan terduga pelanggar apakah sudah mendapatkan efek jera atas pelanggaran yang dilakukan. Kata kunci : Penerapan Sanksi, Kode Etik ,Wilayah Hukum Polres Semarang
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
| Date Deposited: | 24 Nov 2017 03:20 |
| Last Modified: | 24 Nov 2017 03:20 |
| URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/7784 |
Actions (login required)
 |
View Item |
