KOMPETENSI PETUGAS REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENGUNGKAP KASUS KEJAHATAN

Setiyarti, Ana (2017) KOMPETENSI PETUGAS REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENGUNGKAP KASUS KEJAHATAN. Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.

Preview	Text COVER_1.pdf Download (737kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK_1.pdf Download (116kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI_1.pdf Download (89kB) | Preview
Preview	Text BAB I_1.pdf Download (213kB) | Preview
	Text BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only Download (197kB)
	Text BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only Download (538kB)
	Text BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only Download (133kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA_1.pdf Download (145kB) | Preview

Abstract

Pada dasarnya setiap kendaraan bermotor harus dilengkapi dengan surat-surat yang sah artinya surat-surat yang berhubungan dan menjelaskan tentang kendaraan yang bersangkutan harus merupakan surat resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwajib. Kendaraan yang tidak dilengkapi surat-surat yang sah dapat dianggap sebagai kendaraan bermotor ilegal dan harus disita sepanjang pemilik kendaraan tidak dapat menunjukkan surat-surat yang sah, sehingga cek fisik kendaraan bermotor merupakan hal yang sangat penting bagi pemilik kendaraan bermotor maupun bagi aparat kepolisian. Permasalahan : 1. Bagaimana pelaksanaan kompetensi petugas registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor saat ini? 2. Kendala-kendala apa yang timbul dalam pelaksanaan kompetensi petugas registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam mengungkap kasus kejahatan dan cara mengatasinya? 3. Bagaimana seharusnya pelaksanaan kompetensi petugas registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dimasa yang akan datang? Metode Penelitian yang digunakan Metode Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu mengkaji terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan lalu lintas. Hasil penelitian, Pelaksanaan Kompetensi Petugas Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor saat ini. Pelaksanaan sistem registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor sendiri didasari oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Tarif Atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tanggal 16 Februari tahun 2012 tentang Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Ada beberapa Tahapan atau prosedur yang harus dilalui dalam pelaksanaan Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor oleh petugas, yang termuat dalam Keputusan kepala korps lalu lintas polri nomor: Kep/72/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Standar oprasional prosedur (SOP) Bidang Registrasi dan Identifikasi. Kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan kompetensi petugas registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam mengungkap kasus kejahatan dan cara mengatasinya. Pelaksanaan kompetensi petugas registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dilapangan masih banyak kendala antara lain: a. Terbatasnya jumlah personil. Menurut Penata Administrasi II BPKB Subdit Regident, idealnnya pelaksanaan dilapangan seharusnya diemban oleh petugas polisi Republik indonesia (Polri) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun, karena personil terbatas jadi menggunakan tenaga pegawai harian lepas, dimana pegawai harian lepas tersebut tidak kompeten dibidangnya, dan juga gaji Pegawai harian lepas tidak dianggarkan oleh Polri. b. Kurang Maksimal dalam Pelayanan. Belum seluruhnya petugas pelaksana yang ada disamsat memiliki pengetahuan atau kompetensi dibidangnya. c. Prasarana tidak memadai Kurangnya prasarana yang memadai, seperti gedung pengarsipan yang berada di tempat lokasi berbeda.d. Kurangnya kesadaran masyarakat (Faktor ekonomi, inflasi), karena dana juga menghambat sosialisasi ke masyarakat, mobilitasnya kurang. Seharusnya pelaksanaan kompetensi petugas registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dimasa yang akan datang. Polri untuk menunjang kompetensi petugas registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor perlu adanya sertifikasi agar supaya tercapai apa yang diharapkan di masa yang akan datang sebagai pelayan kepada masyarakat, tujuan sertifikasi sangat berguna bagi : Untuk organisasi.Membantu organisasi meyakinkan kepada stakeholder bahwa pelaksanaan tugas organisasi dilaksanakan oleh tenaga-tenaga yang kompeten. Kata Kunci : Registration Identifikasi, kendaraan bermotor, kejahatan

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	24 Nov 2017 03:22
Last Modified:	24 Nov 2017 03:22
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/7772

Actions (login required)

View Item