Rusmanto, Rusmanto (2017) PERANAN PENYIDIK POLRES PEMALANG DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI PEMALANG TAHUN 2015. Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA.
|
Text
COVER_1.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK_1.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI_1.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
BAB I_1.pdf Download (1MB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
|
Text
BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
|
Text
BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA_1.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
Penyidik Polri merupakan penegak hukum yang mendapat tugas dan tanggung jawab menyelesaikan tindak pidana pemilu di tingkat penyidikan. Secara umum tugas Polri dalam penyelenggaraan pemilu yaitu melakukan pengamanan setiap tahapan pelaksanaan pemilu. Melakukan penyidikan tindak pidana pemilu yang dilaporkan kepada Polri melalui bawaslu, panwaslu provinsi, panwaslu kabupaten/kota. Penelitian ini tentang : Peranan Penyidik Polres Pemalang dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilukada di Pemalang Tahun 2015”, bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa peranan penyidik Polres Pemalang dalam penanganan tindak pidana pemilihan kepala daerah. hambatan yang dihadapi penyidik dalam penanganan tindak pidana pemilihan kepala daerah dan cara mengatasinya. Metode pendekatan yang digunakan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi dokumen dan kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Peranan Penyidik Polres Pemalang dalam penanganan tindak pidana Pemilihan kepala daerah di Pemalang tahun 2015 yaitu sebagai penyidik adanya dugaan tindak pidana pemilihan kepala daerah. Penanganan tindak pidana pemilihan kepala daerah dilaksanakan berdasarkan laporan panitia pengawas setelah melalui pembahasan dalan sentra penegakan hukum terpadu (Sentra Gakkumdu) terhadap laporan pelanggaran pemilihan kepala daerah. Terdapat masalah dalam penangana tindak pidana pemilu antara lain masalah Money politic sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1), ayat (2),dan ayat (3) Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, masalah mencoblos lebih dari satu kali, dan membuat suara pemilih menjadi tidak bernilai atau membuat perolehan suara paslon tertentu menjadi berkurang yang masih menggunakan ketentuan KUHP dalam hal ancaman pidananya.Hambatan yang dihadapi penyidik Polres Pemalang dalam penanganan tindak pidana pemilukada tahun 2015 yaitu singkatnya waktu penanganan tindak pidana pemilu dan hambatan teknis penyelesaian administrasi. Cara mengatasi hambatan tersebut yaitu koordinasi dengan pihak terkait dalam Sentra Gakkumdu dan Penyederhanaan birokrasi administrasi Kebijakan kriminal (criminal policy) hendaknya dilakukan secara lengkap terhadap perbuatan tertentu, apalagi terhadap tindak pidana khusus yang lemah apabila diterapkan KUHP yang merupakan ketentuan pidana umum, demikian pula terhadap tindak pidana pemilu disamping mengatur perbuatan yang dapat dipidana hendaknya dicantumkan pula ancaman pidananya. Hal ini penting agar kebijakan kriminal dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Perlu adanya upaya non penal yang lebih intensif dalam penanggulangan tindak pidana pemilu seperti money politic yang masih saja ada karena lemahnya sanksi pidana. Upaya non penal dapat dilakukan melalui pendekatan agama sehingga tujuan utama dari pendekatan non-penal yaitu memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengeruh pencegahan terhadap kejahatan Kata Kunci : Tindak Pidana, Pemilu, Penyidik
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
| Date Deposited: | 24 Nov 2017 02:20 |
| Last Modified: | 24 Nov 2017 02:20 |
| URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/7702 |
Actions (login required)
 |
View Item |
